Idrus Marham Sebut Jangan Adu Domba Golkar-Gerindra di Balik Polemik Gas LPG 3 Kg

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil ketua umum Golkar Idrus Marham sebut jangan adu domba partainya dengan Gerindra di balik polemik gas LPG 3 kilogram.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham merespons terkait polemik kebijakan pelarangan LPG 3 kg dijual di tingkat pengecer.

Dimana, polemik soal LPG 3 kg itu turut dikaitkan dengan hubungan antara Partai Golkar dan Partai Gerindra di pemerintahan.

Pasalnya, kebijakan itu dikeluarkan oleh Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. 

Akhirnya, kebijakan itu dikoreksi oleh Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, melalui Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. 

Baca juga: Alasan Pemkab Paser Fokus Pemutakhiran Daftar Pengguna Tetap Gas Subsidi LPG 3 Kg

Idrus menegaskan, bahwa hubungan Partai Golkar dengan Partai Gerindra berjalan sangat baik, sehingga tidak ada masalah berarti hubungan kedua partai besar ini.

“Ini persoalannya saya katakan makannya Pak Prabowo dari awal melihat pemerintahan ini mari kita punya asas kekeluargaan,” kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Idrus lantas menyebut, seiring baiknya hubungan Golkar dan Gerindra membuat pihak-pihak tertentu iri dan membesar-besarkan persoalan tersebut.

“Sekarang ini yang kebetulan Menteri ESDM itu adalah ketua umum Partai Golkar dan banyak lagi dinamika-dinamika yang ada maka tentu, ya ini akan secara perspektif politik praktis ini yang paling mudah (diadu domba),” terang Idrus. 

Mantan Menteri Sosial ini meyakini upaya politik adu domba tersebut tidak akan berhasil. 

Baca juga: Warga Samarinda Kembali Alami Kelangkaan LPG, Harga Gas Nonsubsidi Ikut Naik

Pasalnya, Presiden Prabowo memegang prinsip kekeluargaan dan merangkul dalam menjalankan pemerintahan.

“Sekali lagi saya katakan apapun usaha mereka untuk mengadudomba apalagi mau memecah antara Gerindra dengan Golkar, saya punya keyakinan itu tidak mungkin dilakukan dan pasti orang itu kecewa,” jelasnya.

Golkar Respons Isu Reshuffle Kabinet

Ketua DPP Bidang Kepemudaan Partai Golkar Said Al Idrus turut merespons mencuatnya isu reshuffle menteri di kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Menurut Said, Golkar akan mendukung apapun yang menjadi keputusan pemerintah.

Terkait dengan munculnya isu ini, kata dia, di kabinet saat ini banyak menteri dari Partai Golkar yang sudah berbuat untuk agenda pemerintah.

Baca juga: DPRD Samarinda Gelar Rapat Dengar Pendapat Terkait Kelangkaan Gas LPG 3 Kg di Kota Tepian

"Ya, InsyaAllah Partai Golkar tetap mendukung pemerintah sepenuhnya. Dan dengan kekuatan banyaknya menteri di sana, Alhamdulillah banyak yang sudah dibuat oleh kader-kader Partai Golkar untuk negeri ini," kata Said saat ditemui awak media di Kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Beberapa menteri dari Golkar yang turut dimension Said Al Idrus yakni Menteri Komunikasi dan Digital RI (Menkomdigi) Meutya Hafid.

Kata dia, Meutya belakangan ini sudah bekerja untuk pemberantasan judi online maupun maraknya pinjaman online.

"Termasuk kemarin ada, apa namanya, pinjol ya, judi online. Kita bersama dengan Menteri Komdigi, Ibu Meutya Hafid, perang sama-sama konsentrasi untuk memberantas itu," kata dia.

Menurut Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) tersebut, apa yang dilakukan Meutya Hafid adalah satu upaya untuk menyelamatkan generasi muda.

"Agar anak-anak muda kita, generasi-generasi hari ini,yang akan datang terbebas daripada judi-judi online itu. Dan hal-hal yang lain kita bantu," ujar dia.

Baca juga: Warga Samarinda Kembali Alami Kelangkaan LPG, Harga Gas Nonsubsidi Ikut Naik

Tak hanya itu, beberapa menteri di Golkar juga diklaim Said memiliki keinginan untuk meringankan beban rakyat.

Salah satunya yakni dengan menekan mahalnya harga jual gas elpiji yang menjadi salah satu bahan pokok dapur.

"Termasuk juga gas. Menteri kita semuanya berkeinginan supaya rakyat itu tidak terbebani dengan harga mahal. Dengan gas yang ada sekarang," ujar dia.

Hanya saja, dia tidak menjabarkan secara detail siapa sosok menteri yang dimaksud memberikan keringanan untuk rakyat dari segi penjaminan harga gas tersebut.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto berbicara peluang adanya reshuffle kabinet merah putih pasca lewat 100 hari pemerintahannya. Namun, ia tidak menjawab lugas mengenai hal tersebut.

Prabowo hanya mengatakan bahwa masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih. Karena itu, dirinya ingin menegakkan hal tersebut.

Baca juga: Pengecer Gas Elpiji di Kukar Usulkan Pendampingan jadi Sub Pangkalan

"Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu," ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab seusai resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

Prabowo mengatakan dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat.

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," jelasnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun tidak merinci apakah pernyataan tersebut menandakan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Dia hanya sempat mengeluarkan kelakar saat menutup pernyataannya.

"Mau lebih jelas lagi? hahaha," tukasnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.