Patuhi Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Pemkot Balikpapan Komitmen Jalankan Program Prioritas

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpaan siap melaksanakan kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud mengatakan, pihaknya siap melakukan rasionalisasi belanja sesuai kebijakan tersebut.

Program-program yang bersifat seremonial atau sekadar perlengkapan akan dikurangi, sementara program prioritas tetap menjadi fokus utama.

"Efisiensi anggaran sedang dibahas, tetapi program prioritas seperti BPJS gratis dan pendidikan akan tetap dijalankan," ujar Walikota Rahmad Mas’ud kepada TribunKaltim.co usai menghadiri rapat paripurna DPRD Balikpapan yang diselenggarakan di Hotel Grand Senyiur Kota Balikpapan pada Sabtu (8/2/2025)..

Baca juga: DED Pembangunan Flyover Muara Rapak Sudah Rampung, Pemkot Balikpapan-DPRD Kaltim Matangkan Rencana

Wali Kota Rahmad Mas’ud juga mengapresiasi para wali kota terdahulu yang telah membangun pondasi kemajuan Balikpapan.

Ia pun menyoroti berbagai penghargaan yang telah diraih kota ini, baik di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional.

"Meski masih ada kekurangan, kami terus berusaha menyempurnakan kota ini agar semakin maju dan nyaman bagi masyarakat. Tidak ada kota yang sempurna, tapi menyempurnakannya adalah tugas kita bersama," ungkapnya.

Sementara terkait target pertumbuhan ekonomi, Wali Kota menegaskan bahwa Balikpapan akan berusaha mencapai angka setinggi mungkin, bahkan di atas rata-rata nasional.

Dalam hal tantangan pembangunan, Rahmad Mas’ud menekankan bahwa perbaikan infrastruktur dan penyediaan air bersih masih menjadi fokus utama.

Baca juga: Pemkot Balikpapan Apresiasi Kinerja KPU di Pilkada 2024

Selain itu, menjaga keamanan dan kenyamanan kota juga menjadi prioritas, terutama untuk menarik lebih banyak investor ke Balikpapan.

"Jika kota ini aman dan nyaman, investor akan lebih percaya diri menanamkan modalnya. Ini akan berdampak positif bagi perekonomian Balikpapan," tambahnya.

Mengenai anggaran perjalanan dinas dari pusat, Wali Kota memastikan bahwa rasionalisasi tidak akan berdampak pada status Balikpapan sebagai kota Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).

"Balikpapan adalah kota jasa yang bergantung pada pendatang dari luar. Oleh karena itu, keamanan dan kenyamanan harus tetap dijaga agar event MICE tetap berlangsung dan mendukung pertumbuhan UMKM lokal," katanya.

Dia menegaskan, dengan semangat Harmoni Berkelanjutan, Pemkot Balikpapan berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (zainul)