Berita Kaltim Terkini
Pemprov Kaltim Perjuangkan Ribuan Guru Honorer Jadi ASN
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah memperjuangkan beralihnya status guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara
Penulis: Rita Lavenia | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah memperjuangkan beralihnya status guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik mengatakan upaya tersebut terus didorong agar menjadi atensi pemerintah pusat.
Sebelumnya, Pemprov Kaltim telah mengajukan formasi ASN sebanyak 9.456 pada 2025.
Dengan rincian, CPNS 261 orang; tenaga pendidik atau guru sebanyak 2.649 orang; tenaga kesehatan 1.255 orang; dan tenaga teknis 5.291 orang.
Dari jumlah formasi 2.649 guru itu, pusat menyetujui 1.400 orang dan sisanya akan ditempuh bertahap menyesuaikan penetapan kuota dari pusat.
Baca juga: Dukung Ketahanan Pangan di Berau, Akmal Malik Ajak Guru Ajarkan Keterampilan dan Perilaku
"Sekarnag kita tinggal mengawal dan memastikan mereka mendapat haknya," tegas Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut.
Ia menegaskan jumlah pengangkatan akan terus bertambah ke depannya.
Baginya guru bukan sekadar profesi, melainkan fondasi kemajuan dan arah masa depan daerah.
"Dalam tradisi jawa, guru itu sosok paling dihormati. Mereka yang menentukan keberhasilan. Tentu kita harus menghormati dan mendukung mereka," tegas Akmal Malik. (*)
Satbrimob Polda Kaltim Gelar Sholat Gaib dan Doa Bersama untuk Almarhum Affan Kurniawan |
![]() |
---|
Polda Kaltim Gelar Sholat Gaib untuk Driver Ojek Online Almarhum Affan Kurniawan |
![]() |
---|
POPULER KALTIM: Bakwan Batal Ketemu Rahmad Mas'ud, Petani PPU Tanam Kopi, Kekerasan Guru di Bontang |
![]() |
---|
5 Daerah dengan Jumlah Sepeda Motor Terbanyak di Kalimantan Timur, Samarinda Peringkat 1! |
![]() |
---|
Dishub Kaltim Siapkan Regulasi Terminal Bayangan, Masyarakat Minta Akses Lebih Mudah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.