Tunduk Perintah Megawati, Pramono Anung Ditunjuk jadi Juru Runding dengan Kemendagri soal Retreat

TRIBUNKALTIM.CO - Gubernur Jakarta Pramono Anung telah ditunjuk oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sebagai juru runding antara PDIP dan Kementerian Dalam Negeri terkait keikutsertaan kepala daerah dari PDI-P ikut dalam retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, mengungkapkan bahwa sebanyak 55 kepala daerah sudah berada di Magelang, termasuk Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Masinton menyatakan bahwa para kepala daerah tersebut siap mengikuti retreat, meskipun waktu pelaksanaannya akan diputuskan dalam satu hingga dua hari ke depan.

"Ibu Megawati menugaskan Mas Pram untuk berkomunikasi dengan pemerintah (Kemendagri)," ucap Masinton di sebuah kafe di Kota Magelang, Sabtu (22/2). 

Baca juga: Mengaku Demi Kebaikan, Bupati Lebak dari PDIP Abaikan Perintah Megawati, Tetap Ikuti Retreat

Namun, Masinton menegaskan bahwa instruksi Megawati mengenai penundaan keikutsertaan retret masih berlaku.

"Kami akan bergabung (ke Akmil) setelah arahan selanjutnya," cetusnya. 

Ngopi di Cafe

Sebelumnya beredar foto Sejumlah kepala daerah dari kader PDI-Perjuangan telah berkumpul di sebuah kafe di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2) sore. 

Mereka berkumpul untuk bersiaga apabila sewaktu-waktu dapat mengikuti retreat kepala daerah yang digelar di Akademi Militer, Magelang.

Suasana pertemuan para kepala daerah itu terekam dalam foto yang dibagikan oleh Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Berdasarkan foto tersebut, para kepala daerah berbaris untuk berfoto bersama dengan tangan mengepal. 

Foto itu memperlihatkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama dengan Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Herry Heryawan yang berbaju batik. Dhianita Kusuma Pertiwi, 

Sejumlah kepala daerah juga telah mengenakan seragam Satuan Polisi Pamong Praja, seragam yang dikenakan kepala daerah peserta retreat pada hari ini. Salah satu yang terlihat menggunakan seragam Satpol PP adalah Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. 

Baca juga: Kepala Daerah dari PDIP Menunggu di Jogja, Menanti Instruksi Megawati Terkait Retreat di Magelang

Masinton mengatakan, pertemuan ini memberikan penjelasan agar seluruh kepala daerah yang berstatus kader PDI-P bersiaga di sekitar lokasi retreat. "Ya tadi kami berkumpul, ada berkisar lima puluhan lebih kepala daerah dari kader-kader PDI Perjuangan, nah tadi kami sudah disampaikan oleh informasi dari Mas Pram," ujarnya.

Masinton juga menegaskan, pada prinsipnya seluruh kader PDI-P yang menjadi kepala daerah terpilih siap mengikuti retreat kepala daerah, tetapi menunggu kepastian untuk dapat bergabung, 

"Prinsipnya bahwa kami harus siap mengikuti retret ini. Nah jadi prinsipnya kami siap mengikuti retret, dan waktunya kapan, insyaAllah dalam 1-2 hari ini nanti bisa bergabung," kata dia. 

Masinton juga menjelaskan, PDI-P dalam sikap pemerintahan tetap menjalin hubungan baik antara pemerintah pusat dan daerah. Namun untuk sikap politik, Masinton menyebut PDI-P punya sikapnya sendiri dan para kader harus taat dengan keputusan tersebut. 

"Namun, hal yang berbeda adalah ketika dalam keputusan politik. Kami sebagai anggota organisasi partai politik, tentu kami ikut dengan garis politik partai kami. Jadi dalam aspek pemerintahan, kami semua kader PDI Perjuangan tunduk pada keputusan presiden," imbuh dia. 

Baca juga: Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Tunda Ikut Retreat, Jokowi: Harusnya Hadir, yang Undang Presiden

Rugi Sendiri

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menganggap kepala daerah yang memilih tak mengikuti kegiatan orientasi atau retreat akan rugi. 

"Kepentingan daerah lebih penting dan inilah kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing." 

"Jadi yang nggak mengambil bagian, ya rugi sendiri nanti," kata Tito saat konferensi pers di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025). 

Tito mengatakan, dalam retret kali ini para kepala daerah memiliki kesempatan untuk saling mendapatkan relasi. Selain itu, mereka berkesempatan untuk mengenal menteri yang memberikan materi selama acara berlangsung.

Mereka, kata Tito, bisa secara langsung menanyakan kendala atau kesulitan mereka di daerahnya.

Keuntungan-keuntungan itu, menurut Tito, bisa menjadi bekal mereka selama menjabat lima tahun ke depan. 

"Orientasi kepala daerah sangat-sangat penting, bukan kepentingan pusat tetapi daerah itu sendiri, supaya kepala-kepala daerah ini memiliki bekal yang cukup sebelum lima tahun melangkah."

"Mereka (yang tidak ikut retret) kehilangan momentum untuk mendapatkan teman baru, mengenal para menteri dan juga kenal dengan gubernur. Mereka harus cari jalur sendiri untuk kenal," kata Tito.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari PDI-P untuk menunda mengikuti retreat di Akademi Militer yang dimulai pada Jumat (21/2) kemarin. 

Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.

"Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2).

Megawati juga menegaskan bahwa seluruh komando partai berada di bawah kendalinya. "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," tambahnya. (*)