Catat! Ini Syarat Program Gratispol, Pendidikan Gratis Jenjang SMA/SMK hingga S3 bagi Warga Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Catat! Inilah syarat program Gratispol, program pendidikan gratis untuk masyarakat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) jenjang SMA/SMK, S1, S2 hingga S3 yang menjadi fokus utama Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud.

Saat ini, Program Gratispol sedang menjadi fokus Rudy Mas'ud dan Wagub Kaltim, Seno Aji pada 100 hari kerja pertama.

Dikutip dari TribunKaltim.co, program tersebut direncanakan dapat mulai berjalan pada Juni 2025 mendatang, seiring dengan awal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Namun, sejumlah pihak sangsi bahwa program pendidikan gratis ini akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat Kaltim.

Mengenai hal tersebut Rudy Mas'ud selaku Gubernur Kaltim menegaskan bahwa program Gratispol dipentukkan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali.

Baca juga: Batas Usia Pendidikan Gratis bagi Warga Kaltim dari S1 hingga S3, Rudy Masud sebut Syarat Wajibnya

Rudy menyebutkan, pihaknya tengah mengupayakan Pergub mengenai pelaksanaan pendidikan gratis dapat selesai secepat mungkin sehingga dapat mulai diterapkan di awal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Juni 2025.

"Syaratnya hanya anak-anaknya berkomitmen untuk sekolah dengan sungguh-sungguh."

"Juga, wajib punya KTP Kaltim, karena program ini diperuntukan bagi warga Kaltim," tegas Rudy Mas'ud.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji turut menegaskan bahwa program Gratispol bagi SMA, SMK hingga sarjana dapat dinikmati berbagai kalangan.

Kendati demikian, perlu diketahui bahwa program Gratispol diperuntukkan bagi muda-mudi Kaltim dengan kategori usia tertentu.

Seno mengatakan, Pemerintah Provinsi Kaltim ingin mempersiapkan muda-mudi Kaltim menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) bermutu menuju Indonesia Emas 2045 sejak usia 19 tahun.

"Setelah SMA, idealnya untuk melanjutkan jenjang kuliah S1 maksimal 25 tahun, S2 maksimal 35 tahun dan S3 maksimal 45 tahun. Semua bisa menikmati kuliah gratis tanpa membedakan kaya atau miskin," ucap Seno Aji.

Baca juga: Pendidikan Gratis dari SMA/SMK, S1, S2, S3 di Kaltim, Kapan Program Gratispol Rudy Masud Dimulai?

Tidak Terpengaruh Efisiensi Anggaran

Senin (3/3/2025) tepatnya pada hari pertama masuk kerja, Rudy Mas'ud langsung menggelar rapat tertutup bersama dengan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Terdapat sejumlah topik yang dibahas di dalam rapat kerja tersebut. 

Ketika ditemui usai rapat tertutup, Rudy Mas'ud yang juga didampingi wakilnya, Seno Aji dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sri Wahyuni mengatakan bahwa seluruh jajaran Pemprov Kaltim harus bergerak maju dan melakukan akselerasi.

Hal tersebut penting, sebab saat ini Kaltim telah menjadi perhatian nasional bahkan Internasional. Terutama dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain berjalan dengan tertutup, rapat juga dilaksanakan begitu ketat. Setiap OPD dilarang untuk menyentuh ponsel selama pertemuan perdana mereka berjalan.

"Kenapa begitu? Pertama kita sebenarnya masih tahap pengenalan dengan kepala dinas dan kepala biro beserta asisten."

"Kedua kenapa kita larang alat komunikasi masuk? Saya mau semua fokus. Karena penting bahwa kita ini tugasnya adalah melayani masyarakat Kaltim. Jadi kita harus sungguh-sungguh dalam bekerja," beber Rudy.

Ketika ditanya mengenai apa yang menjadi fokus dalam 100 hari kerja pertamanya, Rudy Mas'ud menyebutkan tentang :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Makan Bergizi Gratis (MBG),
4. Penanganan stunting untuk bayi di bawah dua Tahun (baduta), serta ibu hamil dan menyusui.

Baca juga: Hari Pertama Kerja Rudy Masud Tegaskan Gratispol dan Jospol Tidak Terpengaruh Efisiensi Anggaran

"Itu program yang paling utama serta beberapa infrastruktur termasuk kegiatan umroh sesuai agamanya masing-masing," rinci.

Rudy Mas'ud, Gubernur Kaltim periode 2025-2030 tersebut menegaskan efisiensi anggaran tidak memengaruhi berjalanannya gratispol dan jospol yang mereka canangkan.

Sebab, tambahnya, program mereka telah sesuai dengan asta cita atau 8 misi dari Presiden Prabowo Subianto. Yakni meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, termasuk pemerataan infrastruktur agar bisa melaksanakan hilirisasi dan digitalisasi.

"Namun efisiensi tetap akan kita jalankan. Kita tegaskan tidak ada lagi rapat-rapat di hotel. Semuanya rapatnya di kantor-kantor milik Pemprov. Perjalanan dinas pun minimum dipotong 50 persen, bahkan kalau bisa kita tambah 70 persen efisiensinya," tambahnya.

Rudy menegaskan semua program untuk kesejahteraan masyarakat Kaltim tidak akan dilaksanakan secara bertahap maupun terlambat.

"Kalau bisa berlari, jangan bertahap, Jangan sepotong-sepotong yang penting kemampuan APBD kita harus dihitung. Jangan sampai APBD kita tidak mampu untuk itu Karena APBD kita untuk rakyat kita," tutupnya.

(*)