Komisi II DPRD Kaltim Dengarkan Rencana Bisnis Perusda BKS dan MMP untuk Peningkatan PAD

Sumur idle yang merupakan sumur sudah tidak aktif dalam jangka waktu yang lama, akan coba di reaktivasi.

Namun ini juga butuh modal yang, dan hal ini sudah dijelaskan ke Komisi II DPRD Kaltim.

“Misal sumur idle, biodiesel, SPBU, terutama penambahan modal untuk pengembangan bisnis dengan target PAD,” tukasnya.

Tak hanya itu, sektor hilirisasi migas didorong DPRD dan pemerintah agar dikembangkan Perusda MMP ke depan supaya tidak bergantung pada participating interest (PI) 10 persen yang diterima dari Blok Mahakam.

Pembagian porsi PI 10 persen didasarkan atas pelamparan reservoir atau cadangan minyak dan gas bumi pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang akan diproduksikan.

Turunnya dividen MMP karena adanya penurunan produksi dan adanya pengembangan dari pihak Pertamina.

“Masih (kelola PI) dan sudah setor ke daerah kisaran Rp78 Miliar tahun 2024, kami didorong agar pendapatan non PI yang harus ditingkatkan. Kinerja kami masih harus ditingkatkan. Sektor migas hilirisasi, seperti SPBU,” imbuhnya.

Direktur Utama PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS), Nidya Listyono juga menegaskan, rapat bersama Komisi II DPRD turut membahas rencana kerja pihaknya ke depan.

Tahun 2024 pihaknya mengatakan belum dapat banyak bergerak karena adanya terganjal permasalahan hukum di Kejati Kaltim.

Diakuinya, pengembangan ke depan banyak bergerak untuk bersih–bersih terkait SOP dan melihat potensi mineral non logam, bukan hanya pertambangan.

“Teman–teman tahu kan hari ini BKS sedang diperiksa, hari ini yang bisa saya kerjakan, sedang bersihkan SOP, administrasi. Audit BPK, inspektorat dulu,” tegasnya pada awak media.

Namun pengembangan bisnis BKS saat ini menurut Nidya seperti membangun perusahaan baru yang akhirnya memudahkannya agar merampungkan finalisasi rencana bisnis ke depan, bukan bergantung pada pendapatan saham yang ada saat ini.

Dimana BKS selama ini diketahui hanya terpaku pada pekerjaan menerima uang dari kerja sama dengan PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) setiap tahunnya.

“Kita terus bekerja sama dengan semua pihak, untuk memperbaiki semuanya. Kajian–kajian juga kita ajukan ke Komisi II. Dividen dari MSJ masih jalan, dan telah setor ke kas daerah, tahun 2023 Rp 32,4 miliar tahun 2024 masih proses audit,” jelasnya.(*)