Cek Bansos PKH dan BPNT, Cair Jelang Lebaran, Hal yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan Penerima

TRIBUNKALTIM.CO - Cara cek bansos PKH dan BPNT yang cair jelang Lebaran 2025.

Untuk cek bansos PKH dan BPNT dapat menggunakan NIK KTP. 

Kementerian Sosial (Kemensos) mencairkan dua bansos di bulan Maret 2025 menjelang lebaran yakni bansos PKH dan BPNT.

Bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori keluarga penerima manfaat Bansos Kemensos 2025 baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat mencairkannya selama Maret 2025 atau menjelang lebaran Idul Fitri.

Baca juga: Terjawab Kapan PKH 2025 Tahap 2 Cair, Tanda NIK KTP Penerima Bansos Login cekbansos.kemensos.go.id

Pencairan bansos PKH dan BPNT akan dilakukan secara bertahap hingga akhir Maret.

Pemerintah memastikan bansos dapat tersalurkan dengan tepat waktu dan sasaran, terutama menjelang hari raya Idul Fitri.

Lantas, kapan bansos Kemensos 2025 cair?

Jadwal pencairan bansos PKH dan BPNT 2025

Diketahui, pencairan bansos PKH tahap pertama tahun 2025 berlangsung selama periode Januari hingga Maret 2025.

Prosesnya dilakukan secara bertahap hingga akhir bulan menjelang lebaran.

Sementara itu, pencairan bansos BPNT dilakukan setiap bulan.

Dan untuk periode Maret 2025, pencairan akan berlangsung hingga akhir bulan.

Meskipun jadwal telah ditetapkan, waktu penerimaan bansos Kemensos bisa berbeda di setiap daerah akibat sistem distribusi serta kesiapan masing-masing wilayah dalam menyalurkan bantuan.

Pencairan bansos dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BRI, Mandiri, BNI, dan BTN.

Baca juga: Info PKH Hari Ini Apakah Sudah Cair 2025, Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH, Nominal Bantuan PKH?

Mekanisme distribusi yang diterapkan oleh masing-masing lembaga penyalur juga dapat mempengaruhi kecepatan pencairan di berbagai daerah.

Cara cek status penerima bansos PKH dan BPNT

Masyarakat yang ingin mengetahui status penerimaan bansos PKH dan BPNT untuk Maret 2025 dapat mengakses portal resmi dari Kementerian Sosial.

• Dikutip dari laman Kompas.com (10/2/2025), berikut cara cek status penerimaan bansos Kemensos 2025:
• Buka laman resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id.
• Masukkan informasi wilayah penerima, mencakup provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.
• Isi nama lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
• Masukkan kode captcha yang tertera di layar untuk verifikasi. 
• Klik tombol “Cari Data”.
• Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi status penerimaan bansos, termasuk jenis bantuan yang diterima, periode pencairan, serta status penyaluran dana.

Penerima manfaat bansos 2025 disarankan untuk secara rutin memeriksa saldo kartu keluarga sejahtera (KKS) dan hanya mengikuti informasi resmi dari pemerintah terkait jadwal pencairan bansos.

Hal-hal yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan Penerima Bansos PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bersyarat yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Sebagai penerima bantuan sosial (bansos) PKH, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhak memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk merasakan manfaatnya. 

 Agar penyalurannya efektif, Kementerian Sosial (Kemensos) RI melalui akun Instagram resmi membagikan peraturan dan larangan yang dikenakan kepada penerima PKH. 

"Agar bantuan sosial yang diterima benar-benar bermanfaat dan berkelanjutan, ada hal yang perlu dipatuhi.

Jangan sampai bantuan yang diberikan justru tidak digunakan sesuai peruntukannya," bunyi postingan di akun resmi Kemensos RI di Instagram @kemensosri yang diunggah pada Rabu (19/3/2025). 

Seperti yang diharapkan Kemensos, "Dos and Don'ts" atau peraturan-peraturan tersebut berguna untuk memaksimalkan manfaat para penerima. 

Baca juga: Bansos PKH 2025 Kapan Cair? Cek Cara Daftar PKH Online Lewat HP via cek bansos kemensos go id 2025

Apa yang boleh dilakukan penerima PKH? 

Adapun hal-hal yang boleh dilakukan penerima PKH adalah sebagai berikut: 

• Penuhi kewajiban PKH: Pemegang KKS berhak memeriksakan kehamilan, memanfaatkan fasilitas posyandu, menghadiri 85 persen absensi di kelas, dan merawat anggota keluarga lansia atau penyandang disabilitas.
• Gunakan bantuan dengan bijak: KPM berhak menggunakan bansos untuk mendukung pendidikan, kesehatan, mengonsumsi makanan bergizi, dan menambah modal usaha.
• Ikuti pertemuan P2K2: Seperti tujuan utama PKH untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan rentan, keluarga penerima dianjurkan hadir dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan program
• Jaga kartu KKS: Penerima manfaat sebainya tidak menyerahkan KKS kepada pihak lain dan merahasiakan PIN
• Laporkan perubahan: Apabila ada perubahan data keluarga penerima, pemegang KKS harus melaporkan update-nya ke pendamping sosial.

Apa yang tidak boleh dilakukan penerima bansos PKH?

Selain anjuran, Kemesos juga mengimbau penerima PKH untuk tidak melakukan beberapa hal. Menurut penyelenggara, penerima dilarang melakukan hal-jal sebagai berikut:

• Tidak memenuhi kewajiban PKH: Penerima yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai KPM, maka Kemensos berhak menghentikan bantuan.
• Gunakan bantuan untuk hal konsumtif: Penerima manfaat dilarang menggunakan bansos untuk hal-hal konsumtif seperti rokok, berjudi, hingga membeli kosmetik mahal.
• Memanipulasi data atau berbohong: Pemegang KKS diharapkan jujur selama mengisi data soal kondisi ekonomi mereka
• Menjual atau memindahtangankan KKS: Memberikan akses KKS kepada pihak lain merupakan sebuah pelanggaran
• Melakukan kekerasan dalam rumah tangga: KPM PKH dianjurkan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apa pun.

Besaran uang yang diterima dari bansos PKH

Sebagai informasi, bansos PKH dicairkan secara bertahap sebanyak empat kali dalam setahun. Adapun besaran bansos PKH disesuaikan sesuai dengan kategori sebagai berikut:

• Ibu hamil: Rp 750.000 per 3 bulan, atau Rp 3 juta per tahun
• Anak usia dini: Rp 750.000 per 3 bulan, atau Rp 3 juta per tahun
• Anak sekolah tingkat SD: Rp 225.000 per 3 bulan, atau Rp 900.000 per tahun
• Anak sekolah tingkat SLTP: Rp 375.000 per 3 bulan, atau Rp 1,5 juta per tahun
• Anak sekolah tingkat SLTA: Rp 500.000 per 3 bulan, atau Rp 2 juta per tahun
• Disabilitas berat: Rp 600.000 per 3 bulan, atau Rp 2,4 juta per tahun
• Lansia atau 60 tahun ke atas: Rp 600.000 per 3 bulan, atau Rp 2,4 juta per tahun
• Korban pelanggaran HAM berat: Rp 2,7 juta per bulan, atau Rp 10,8 juta per tahun.

Baca juga: Terjawab PKH Tahap 2 2025 Kapan Cair, Tanda Penerima Bansos saat Login cekbansos.kemensos.go.id

 (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram

Artikel ini telah tayang di kontan.co.id dan Kompas.com.