Begini Respons Pemprov Kaltim Terkait Usulan Pemekaran Wilayah dengan Adanya IKN

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menerima usulan untuk melakukan pemekaran wilayah melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Usulan tersebut telah diberikan Pengurus Forum Koordinasi Daerah (Forkoda) Percepatan DOB Kaltim dan diterima oleh Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji pada Selasa, (15/4/2025).

Menanggapi usulan dari para inisiator itu, Wagub Seno Aji menjelaskan bahwa Kaltim saat ini sudah memiliki DOB yang mulai berkembang yakni Mahakam Ulu (Mahulu).

"Dalam perjalanannya saat ini Mahakam Ulu (Mahulu) masih sangat memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pusat," ujar Seno Aji, Rabu (16/4).

Ia menyebutkan saat ini Pemprov Kaltim sudah mempersiapkan alokasi anggaran untuk 2026 hingga dua tahun mendatang untuk mendukung perbaikan jalan rusak di Kenalung, Kampung Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun (Mahulu) yang menghubungkan Kubar-Mahulu dengan jarak kurang lebih 105 Km.

"Mudah-mudahan antara Tering (Kubar) dan Mahakam Ulu bisa tembus kembali. Supaya, Mahulu sebagai kabupaten termuda kita bisa berakselerasi," jelasnya.

Kendati demikian, lanjutnya, Pemprov Kaltim tentu juga berharap setelah Mahakam Ulu sukses dan berkembang, maka ada daerah otonomi baru yang sukses di Kaltim.

Ia juga mengatakan Pemprov Kaltim mengapresiasi usulan berbagai tokoh Kaltim yang menginginkan DOB di sejumlah daerah.

Diantaranya, Kota Samarinda Baru, Kutai Tengah, DOB Sangkulirang, Kutai Utara, Berau Pesisir dan Kota Kutai Pesisir.

"Kita akan konsultasikan dengan Bapak Presiden, Kemendagri juga. Apakah kita bisa secara bertahap untuk membuat DOB ini.

"Karena, syarat untuk DOB ini bahwa daerah induk wajib memberikan 50 persen anggarannya kepada daerah yang dimekarkan," bebernya.

Diakuinya, daerah induk sangat keberatan jika APBD mereka berkurang. Untuk itu, tentu perlu komunikasi dan koordinasi serta duduk bersama dalam menyelesaikan aspirasi ini.

Pemprov Kaltim juga akan berkomunikasi kembali bersama gubernur dan DPRD, termasuk senator di Senayan Jakarta, baik DPR RI maupun DPD RI.

"Kita akan menggodok DOB-DOB ini. Kita harapkan ke depan Kaltim mampu mengejar kemajuan. Apalagi IKN juga sudah di bumi Kaltim," pungkasnya.

(TribunKaltim.co/Rita Lavenia)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.