Pemkot Upayakan Relokasi dan Bantuan Sementara untuk Korban Longsor Perumahan Keledang Mas Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Bencana longsor yang menimpa Perumahan Kledang Mas di Kecamatan Samarinda Seberang kembali menunjukkan perkembangan memprihatinkan, Rabu (16/4/2025).

Terbaru, jumlah rumah terdampak bertambah menjadi 21 unit, yang sebelumnya tercatat sebanyak 19 rumah.

Camat Samarinda Seberang, Aditya Koesprayogi, menyebut bahwa pergerakan tanah masih terus terjadi hingga saat ini, dan mengindikasikan potensi bencana yang lebih besar.

Aditya menegaskan, longsor yang terjadi di kawasan Blok BS bukan berupa keruntuhan tanah yang tampak secara kasat mata.

Gerakan tanah ini berlangsung di bawah permukaan, sehingga sulit dideteksi tanpa alat khusus.

“Longsor ini berada di bawah lapisan tanah, sehingga tidak bisa dilihat secara langsung," ujar Aditya, Rabu (16/4/2025).

"Karena itu, BPBD bekerja sama dengan tim Geologi dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) dan menggunakan alat pengukuran khusus untuk mendeteksi pergerakan bawah tanah,” lanjutnya.

Dari hasil kajian sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda merekomendasikan opsi relokasi bagi warga terdampak. 

Menurut Aditya, langkah ini menjadi satu-satunya pilihan realistis demi keselamatan masyarakat.

“BPBD melihat ini sebagai potensi bencana yang serius. Maka diperlukan relokasi warga ke lokasi yang lebih aman.

"Tentu kami juga terus berupaya agar pemerintah bisa memfasilitasi di mana lokasi relokasi yang layak,” jelasnya.

Pihak kecamatan, lanjut Aditya, telah menjalin komunikasi intensif dengan pihak pengembang dan mantan pengembang kawasan tersebut. 

Harapannya, pengembang dapat membantu menyediakan lahan yang masih tersedia sebagai solusi relokasi.

“Kami juga ingin menyentuh sisi humanis dari pihak pengembang agar bisa memfasilitasi lahan yang masih ada untuk relokasi warga, juga memperhatikan warga di sana yang juga terdampak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aditya menyampaikan bahwa pihaknya juga sedang mengupayakan berbagai bentuk bantuan dari pemerintah, termasuk wacana penyewaan rumah sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Namun, ia mengakui bahwa prosesnya tidak mudah lantaran membutuhkan persetujuan dan koordinasi lintas pihak, termasuk dari sektor swasta.

“Mungkin masyarakat juga ada kegelisahan terkait relokasi, sehingga mereka menyempatkan menyuarakan pendapatnya. Makanya sana ke sana untuk mendengarkan. 

"Intinya kami upayakan dan sampaikan progres yang kami upayakan serta dukungan dari pemerintah,” ujarnya.

Meski demikian, Aditya menjelaskan bahwa pihak pengembang tidak bisa langsung diminta bertanggung jawab penuh atas bencana ini.

Pasalnya, tidak ada aktivitas pembangunan yang sedang berlangsung saat longsor terjadi, dan faktor penyebabnya murni geologis.

“Ini murni bencana alam. Struktur tanah di kawasan tersebut berupa lempung, dan saat jenuh oleh air hujan, lapisan tersebut mulai bergerak. Karena itu kami mengajak pengembang tetap terlibat dalam mencari solusi bersama,” tambahnya.

Sebagai informasi, sejak longsor pertama terjadi pada Mei 2023, penanganan bencana di Perumahan Kledang Mas telah menjadi perhatian berbagai pihak. 

Pemkot Samarinda sempat merekomendasikan metode cut slope untuk penanganan teknis, namun ditunda lantaran alasan anggaran. 

Di sisi lain, DPRD Samarinda melalui Komisi III juga meninjau langsung ke lokasi dan sempat memperingatkan pencabutan izin kepada pihak pengembang jika tidak ada respons konkret.

Kini, dengan bertambahnya jumlah rumah terdampak dan pergerakan tanah yang terus terjadi, pemerintah kecamatan bersama BPBD mendorong relokasi sebagai opsi yang paling memungkinkan.

“Kami sedang mengajukan opsi penyewaan rumah untuk warga sebagai solusi sementara, sambil menunggu progres relokasi.

"Ini menjadi triger agar semua unsur, baik pemerintah maupun pengembang bergerak bersama demi keselamatan warga,” pungkas Aditya.

(TribunKaltim.co/Sintya Alfatika Sari)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.