Menuju Produksi Minyak 1 Juta Barel per Hari 2030, Ini Langkah Konkret yang Dilakukan Pemerintah

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan produksi minyak nasional guna memenuhi target ambisius sebesar 1 juta barel per hari (bph) pada tahun 2030.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa target ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar pada 2029 Indonesia sudah bisa memproduksi minimal 900 ribu bph hingga mencapai 1 juta bph.

"Arahan Presiden Prabowo meminta kepada kita 2029 minimal 900 ribu barrel per day sampai 1 juta," ujar Bahlil Rabu (30/4/2025)

Baca juga: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Tinjau 2 Lokasi Strategis Migas di Kukar, Perkuat Kedaulatan Energi

Ia mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait produksi minyak.

Konsumsi minyak dalam negeri mencapai sekitar 1,5 juta barel per hari, sementara realisasi lifting minyak hanya berada di angka sekitar 600 ribu barel per hari.

Untuk menggenjot produksi, Bahlil menegaskan perlunya terobosan besar.

“Sudah tentu itu harus ada langkah-langkah yang di luar keleziman. Harus ada cara-cara berpikir out of the box,” katanya.

Salah satu langkah konkret yang tengah didorong pemerintah adalah percepatan pengembangan sumur-sumur migas yang telah dieksplorasi, termasuk proyek besar yang dikerjakan perusahaan energi asal Italia, ENI. 

Proyek tersebut semula ditargetkan mulai berproduksi pada 2029, namun pemerintah meminta agar percepatan dilakukan menjadi tahun 2028.

ENI diproyeksikan akan menghasilkan sekitar 1.500 mm gas dan 90.000 barel kondensat per hari. 

Selain ENI, pemerintah juga mendorong optimalisasi produksi dari perusahaan-perusahaan lain seperti Pertamina, Medco, Mubadala, dan sejumlah kontraktor lainnya.

"Jadi yakin bahwa insya Allah apa yang kita lakukan ini akan bisa mencapai apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo, nah termasuk sumur-sumur ideal well ini yang kita lakukan," ujar Bahlil optimis.

Terkait harapan dari para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah terus menjaga koordinasi dan mendengarkan masukan dari pelaku industri migas.

Salah satu permintaan utama dari K3S adalah penyederhanaan regulasi dan perizinan.

"Kalau semakin kita mempersulit izin, itu memperlambat teman-teman K3S dalam melakukan aktivitas," katanya.