Kodam VI/Mulawarman Komitmen Dukung Pemberantasan Premanisme Berkedok Ormas di Kaltim 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kodam VI/Mulawarman menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kalimantan Timur. 

Hal ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Monitoring Penanganan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terafiliasi dengan praktik premanisme dan dinilai mengganggu stabilitas serta investasi daerah.

Rapat koordinasi tersebut digelar pada Sabtu (10/5/2025) di Ruang Yudha Makodam VI/Mulawarman, Balikpapan, dan dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto.

Baca juga: Transaksi QRIS hingga Maret 2025 di Wilayah Kerja KPwBI Balikpapan Capai 10.445.722 Transaksi

Dalam kegiatan itu, turut hadir jajaran Kemenko Polhukam seperti Brigjen TNI Haryadi, (Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan), Kolonel Arm Themy Usman, (Kabid Penguatan Demokrasi), serta sejumlah staf terkait. 

Sementara dari unsur daerah, tampak hadir Kasdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Ari Aryanto, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Dr. H. M. Sabilul Alif, S, Kejati Kaltim, perwakilan BINDA Kaltim, Kaban Kesbangpol Provinsi Kaltim, serta jajaran Forkopimda dan satuan TNI-Polri wilayah Kaltim.

Dalam arahannya, Mayjen TNI Heri Wiranto menyoroti fenomena maraknya ormas yang berperilaku seperti preman dan melakukan intimidasi terhadap masyarakat maupun dunia usaha.

"Sebanyak 51,5 persen permasalahan di kawasan industri berasal dari aktivitas ormas yang bersifat premanisme. Ini jelas menjadi penghambat pertumbuhan investasi dan meresahkan masyarakat," tegas Heri Wiranto.

Sebagai tindak lanjut dari rakor sebelumnya di Kemenko Polhukam, disepakati pembentukan Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas yang Meresahkan. Satgas ini diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum dan menjaga stabilitas keamanan serta kenyamanan berusaha bagi investor.

Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Sabilul Alif menambahkan, pihaknya telah membentuk satuan tugas internal yang diperkuat oleh 330 personel. Satgas ini telah melaksanakan Operasi Pekat Mahakam II dengan total 423 kegiatan selama periode 1–9 Mei 2025 dalam rangka menekan potensi gangguan dari ormas bermasalah.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltim, Drs. H. Sufian Agus mengungkapkan bahwa dari total 3.468 ormas yang terdaftar sejak 2007, hanya 931 yang masih aktif. Pemprov Kaltim terus melakukan pembinaan ormas melalui dialog, pelatihan, dan mediasi guna menciptakan organisasi kemasyarakatan yang sehat, produktif, dan berwawasan kebangsaan.

Kodam VI/Mulawarman menyatakan kesiapan penuh untuk bersinergi bersama Polda Kaltim, Pemda, serta seluruh pemangku kepentingan terkait dalam menindak tegas segala bentuk gangguan keamanan yang berkedok ormas. Langkah ini dinilai penting demi menjaga ketertiban umum, mendukung pembangunan nasional, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat dan para pelaku usaha di Kalimantan Timur.

“Sinergi TNI-Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga situasi kondusif yang mendukung laju investasi dan pertumbuhan ekonomi,” tegas Kasdam VI Mulawarman.

Inisiatif ini menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir untuk menindak segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan investasi, serta memastikan Kalimantan Timur tetap menjadi kawasan yang aman dan menjanjikan bagi pembangunan nasional, termasuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).(*)