Habib Rizieq Sentil Pemerintah, FPI Dibubarin Tapi dengan Ormas Preman Nggak Berani, Ada Apa?

TRIBUNKALTIM.CO - Habib Rizieq Shihab sentil pemerintah, FPI dibubarin tapi dengan ormas preman yang meresahkan masyarakat nggak berani, ada apa?

Habib Rizieq Shihab bersuara soal sikap pemerintah terhadap organisasi masyarakat (ormas).

Apalagi baru-baru ini masalah ormas tengah menjadi sorotan.

Baca juga: Minta Presiden Prabowo Bersihkan Orang Bermasalah, Habib Rizieq: Tidak Peduli Jokowi atau Fufufafa

Kenapa FPI bisa dibubarkan, tapi ormas-ormas yang diduga meresahkan justru dibiarkan tetap eksis?

Pertanyaan itu dilontarkan Habib Rizieq Shihab dalam sebuah pernyataan tajam yang langsung menyentil pemerintah, baik di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo maupun Prabowo Subianto yang kini memimpin.

Dalam video yang ramai diperbincangkan, tokoh agama itu menyindir keberanian pemerintah membubarkan Front Pembela Islam, namun terkesan “tak berdaya” terhadap ormas yang disebutnya sok jago dan jadi tukang peras.

Sindiran Tajam untuk Dua Rezim

Dalam tayangan YouTube Cerita Untungs pada Selasa (6/5/2025), Habib Rizieq menyoroti ketimpangan sikap pemerintah terhadap ormas.

Ia mempertanyakan mengapa pemerintah dengan tegas membubarkan FPI, namun membiarkan ormas-ormas lain yang justru disebutnya meresahkan masyarakat.

"Kalau pembinanya pejabat, bagaimana ceritanya?" kata Rizieq menyindir.

Ia menuding beberapa ormas dilindungi oleh pejabat sehingga aktivitasnya tetap berjalan meski melanggar hukum.

Menurut Rizieq, FPI adalah organisasi sosial, bukan preman. Ia pun menantang pemerintah bertindak adil.

“Pemerintah berani bubarin FPI. Kenapa organisasi preman enggak berani bubarin, ada apa?” ujarnya.

FPI Dibubarkan, Ormas Lain Aman?

Sebagai catatan, pemerintah secara resmi membubarkan FPI pada 30 Desember 2020 lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) enam pejabat tinggi negara.

Saat itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut FPI tidak memiliki legalitas formal dan kerap melanggar hukum.

Baca juga: Pidato Habib Rizieq di Acara Reuni 212, Prabowo Kunjungi Tambak Ikan yang Pernah Didatangi Jokowi

Pejabat yang menandatangani SKB:

1. Mendagri Tito Karnavian
2. Menkumham Yasonna Laoly
3. Menkominfo Johnny G Plate
4. Kapolri Jenderal Idham Azis
5. Jaksa Agung ST Burhanuddin
6. Kepala BNPT Boy Rafli Amar

Isi penting SKB:

• FPI dianggap bubar secara de jure.
• Aktivitas FPI dianggap mengganggu ketertiban.
• Simbol dan atribut FPI dilarang keras.
• Aparat diminta menghentikan semua kegiatan FPI.
• Masyarakat diminta melapor jika menemukan aktivitas FPI.

Aturan Pembubaran Ormas: Tidak Bisa Sembarangan

Pembubaran ormas bukan tanpa aturan. Negara memiliki landasan hukum kuat dalam mengatur dan membubarkan ormas, termasuk:

UU No. 17 Tahun 2013

Perppu No. 2 Tahun 2017

UU No. 16 Tahun 2017

Sanksi terhadap ormas bisa bersifat administratif dan pidana. Prosedur pembubaran dilakukan lewat tahapan:

• Peringatan tertulis
• Penghentian kegiatan
• Pencabutan status hukum

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pemerintah wajib bertindak jika ada ormas yang tidak sesuai Pancasila.

Namun, ucapan Habib Rizieq membuka kembali diskusi tentang keberpihakan pemerintah dalam menertibkan ormas. Apakah semua ormas diperlakukan setara? Ataukah ada yang kebal hukum karena kedekatan dengan kekuasaan? (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Habib Rizieq Sindir Pemerintah: FPI Dibubarkan, Ormas Preman Masih Aman?

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram