Agenda DPRD Samarinda dan Dinas PUPR Bahas Evaluasi Bencana Banjir

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Derasnya curah hujan yang mengguyur Samarinda dalam beberapa hari terakhir menjadi ujian nyata terhadap efektivitas sistem pengendalian banjir di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 

Genangan yang meluas hingga tanah longsor di sejumlah titik memperlihatkan bahwa upaya yang telah dilakukan pemerintah belum mampu menghadapi kondisi ekstrem.

Menyikapi situasi tersebut, Komisi III DPRD Samarinda bergerak cepat dengan mengagendakan pemanggilan terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) guna evaluasi total.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menyebut bahwa peristiwa yang terjadi baru-baru ini menjadi catatan penting bagi pihaknya.

Baca juga: 4 RT di Gunung Telihan Bontang Terendam Banjir, Janji Pemerintah Bangun Folder Ditagih Warga

Ia mempertanyakan, mengapa berbagai proyek dan kegiatan penanggulangan banjir yang selama ini dijalankan tak mampu membendung luapan air ketika terjadi intensitas hujan yang tinggi. 

"Kejadian beberapa hari kemarin ini jadi catatan kita bahwa PUPR akan kita panggil. Seluruh kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan banjir, mengapa di saat titik maksimal seperti ini tidak bisa membendung terjadinya banjir,” ujarnya.

Menurut Rohim, evaluasi akan difokuskan pada analisis menyeluruh atas sistem tata kelola air apakah persoalan terjadi di bagian hulu akibat besarnya debit air yang masuk (input), atau justru pada bagian hilir yang tidak mampu menampung dan menyalurkan air atau output. 

Banyak hal lain yang harus dievaluasi, apakah masalahnya di input atau output. Kalau di hulu, debit air memang tinggi sehingga output tidak bisa menampung.

"Maka dari itu kolam retensi jadi solusi. Atau sebaliknya, apakah input dan output bisa ditangani tapi di hilirnya tersumbat," jelas Politikus PKS ini. 

Baca juga: Banjir Belum Surut, Warga Perumahan Griya Mukti Sejahtera Samarinda Parkir Motor Jauh dari Rumah

Pemanggilan Dinas PUPR dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Surat resmi telah dikirimkan, dan DPRD menargetkan pertemuan evaluatif dapat dilaksanakan paling lambat Kamis pekan ini. 

Selain banjir, Komisi III juga akan meminta klarifikasi menyeluruh mengenai penanganan longsornya area luar badan terowongan sisi Sultan Alimuddin (area inlet) yang dinilai krusial terhadap tata kelola lingkungan dan mitigasi bencana. 

“Inilah yang kita evaluasi. Kita akan undang pihak terkait atas kejadian banjir, longsor, dan terowongan, semua akan kita minta evaluasinya bersama PUPR,” pungkas Rohim.

(*)