Pertamax Kosong di Balikpapan
DPR RI Tuding Pertamina Lalai soal BBM di Kaltim, Kendaraan Brebet hingga Pertamax Langka
Sorotan kepada Pertamina Patra Niaga Kalimantan tentu pada evaluasi kinerja yang dinilai banyak pihak telah lalai.
Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Sorotan kepada Pertamina Patra Niaga Kalimantan tentu pada evaluasi kinerja yang dinilai banyak pihak telah lalai dalam pengelolaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), misalnya beberapa persoalan tata kelola muncul.
Kendaraan brebet akibat pengisian BBM dan distribusi yang bermasalah menjadi aktivitas yang tersorot beberapa hari terakhir.
Anggota DPR RI XII, Syafruddin yang juga merupakan legislator asal Kaltim menyebut Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) telah memberikan informasi bahwa tak ada persoalan terkait kuota BBM.
Baca juga: Harga BBM Pertamina Terbaru 25 Mei 2025 di Seluruh SPBU Indonesia, Cek Penurunan Harga Pertamax
Krisis Pertamax di Kota Balikpapan, dan persoalan terganggunya kendaraan masyarakat, mengalami brebet disebutnya murni kelalaian pengelola.
Kasus pertamax ini murni kelalaian Pertamina, dampak dari kasus kualitas BBM yang terjadi sebelumnya, yang banyak kendaraan masyarakat mengalami brebet itu.
"Nah kalau kuota, BP Migas menyebut tidak ada persoalan dan telah sesuai,” tegasnya, Minggu (25/5/2026).

Pertamina Patra Niaga Kalimantan juga telah berkomunikasi dengannya, bahwa terdapat kesalahan prediksi untuk ketersediaan pertamax yang didistribusi ke SPBU.
“Itu jadi atensi kami di Komisi XII DPR, dan akan menjadi bahan evaluasi,” sebutnya.
Politikus PKB ini juga menekankan agar BP Migas proaktif dalam mengawasi kinerja Pertamina ini sebagai operator, terlebih sebagai satu–satunya yang menyediakan BBM di Kaltim, agar tidak terus merugikan masyarakat terkait pelayanan.
Baca juga: Daftar Harga BBM Pertamina Hari Ini 24 Mei 2025, Pertamax hingga Solar Alami Penurunan
Kontrol terkait kuota juga penting agar tidak terjadi seperti Balikpapan.
"Tapi yang terpenting, yang jelas harus ada evaluasi menyeluruh di internal Pertamina Patra Niaga Kalimantan,” pungkasnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.