Secara Nasional Inflasi Stabil, Pemerintah Daerah Diminta Serius Memperhatikan Petani Lokal

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah pusat kembali menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara virtual bersama seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Rabu (4/6/2025)

Rapat tersebut tidak hanya fokus pada inflasi, namun juga membahas sejumlah program prioritas nasional yang disampaikan oleh Presiden RI.

Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, dan inisiatif kesejahteraan lainnya turut menjadi poin utama yang ditekankan kepada seluruh pemerintah provinsi di Indonesia.

Baca juga: MK Wajibkan SD-SMP Swasta Gratis, Walikota Samarinda: Kami Tunggu Petunjuk Teknis Pemerintah Pusat

Setelah jeda koordinasi minggu lalu karena suatu hal, pekan ini rapat kembali digelar. Hal ini sesuai dengan arahan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang meminta agar koordinasi mingguan kembali diaktifkan.

Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop dan UKM Kaltim, Ali Wardana, menyampaikan bahwa kondisi inflasi nasional saat ini relatif terkendali.

"Tadi kita dengar sendiri Alhamdulillah inflasi kita secara nasional itu terkendali," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa sebagian besar harga barang kebutuhan pokok sudah menunjukkan penurunan.

Namun, tidak semua komoditas mengalami penurunan harga. Beberapa komoditas tetap menjadi perhatian khusus, terutama di Kalimantan Timur.

Menurut catatan yang diambil selama rapat, komoditas seperti gula mengalami kecenderungan naik harga meskipun secara nasional masih tergolong stabil. Sedangkan secara nasional beras dan bawang putih menjadi perhatian.

"Bawang putih kan impor, sebenarnya stok sudah oke. Begitu juga gula, beras secara stok sudah oke," jelas Ali Wardana.

Pemerintah, kata dia, tidak hanya memperhatikan dari sisi konsumen saja, tetapi juga menaruh perhatian serius terhadap para produsen, terutama petani lokal. Harga gabah kering yang saat ini berada di angka sekitar Rp6.500 per kilogram dinilai sudah memenuhi nilai keekonomian yang layak.

"Artinya kan dari sisi petani sudah bagus, tinggal arahan dari Pak Sekjen tadi dari sisi konsumen juga harus dibantu, diperhatikan," imbuhnya.

Dengan keseimbangan yang sudah tercapai dari sisi produsen, maka fokus kini diarahkan pada sisi konsumen. Pemerintah mendorong agar beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) kembali didistribusikan sebagai upaya menekan harga beras di pasar yang masih dianggap tinggi.

"Pertimbangannya tadi karena stok banyak dan harga di petani bagus, coba ada kebijakan untuk menggelontorkan lagi beras SPHP tadi supaya bisa menurunkan harga di konsumen," ucap Ali.

Beras SPHP sendiri merupakan bagian dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disiapkan untuk menjaga stabilitas harga dan mengatasi gejolak pangan.