Cara Perhotelan Kaltim Hadapi Tantangan Kebijakan Efisiensi Anggaran

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah Indonesia perlu disikapi, solusi juga kolaborasi.

Hal itu tercetus pada bincang-bincang Pariwisata bertajuk Pariwisata Yang Kuat ditengah Efisiensi Anggaran, memerlukan Kolaborasi dan Inovasi di 29 Coffee & Eatery, Jalan Gerilya, Kebahagiaan 1 Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (4/6/2025) sore.

Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, menyatakan, bincang-bincang pariwisata ini membahas kondisi Industri perhotelan di Samarinda saat efisiensi anggaran.

"Dengan kondisi saking sepinya aktivitas dan rapat maupun event pemerintahan urung dilaksanakan di hotel maka berdampak pada tamu hotel menurun," bebernya.

Baca juga: Berau Fokus ke Pariwisata, Bupati Sri Juniarsih Ingin Tinggalkan Ekonomi Eksploitasi Alam

Kini pariwisata Kaltim memerlukan action kolaborasi tak hanya penta helix, kerjasama yang melibatkan lima elemen utama Pemerintah, Akademisi, Dunia Bisnis, Masyarakat, dan Media.

Ririn Sari Dewi mengungkapkan, pihaknya masih bisa melakukan dukungan penguatan pengembangan fasilitas pariwisata dan perhotelan melalui promo cara kolaborasinya. 

“Contoh Hotel Max One Balikpapan melakukan promo dua hari diskon kamar," ujarnya.

Eksistensi bisnis dinas pariwisata diuji saat pandemi bisa teguh, kenapa pada saat efisiensi anggaran mesti menangis.

Mengenai tingkat hunian hotel menurun drastis, ke depan mau berusaha relaksasi.

"Menurut kebijakan yang berpengaruh pada pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif,” ungkapnya.

Ririn menyebutkan industri Perhotelan bisa dapat peluang dan angin segar.

Pada Juli ada kegiatan Dekrasnas Nasional dihadiri Ibu wapres, diselenggarakan di Samarinda dan Balikpapan.

Kemudian event tahunan ada Borneo Internasional Folks Festival (EBIFF) mengundang partisipan mancanegara dan sekitar 9 Provinsi di Indonesia Juli tanggal 24 dan 30 Juli hampir seminggu dengan Lokus dilaksanakan di Samarinda.

"Infrastruktur perlu diperbagus, jika bagus tak hanya sembako berdampak, tapi pariwisata, UMKM, dan sejumlah sektor juga terdampak lancar mengingat Program Utama Pemprov Kaltim pembenahan di infrastruktur," tuturnya. (*)