DPRD Balikpapan Desak Realisasi Program Fisik Bidang Pendidikan Sebelum Akhir Tahun

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN — Di tengah tekanan efisiensi anggaran dan pemangkasan dana dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Kota Balikpapan mendesak agar pemerintah kota segera mengoptimalkan penyerapan anggaran pendidikan yang tersisa, khususnya untuk program-program fisik yang mendesak.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Hj. Iim, menyampaikan keprihatinannya terhadap lambatnya realisasi anggaran yang telah dialokasikan.

Ia menyoroti masih tersisanya 52 persen dana pendidikan yang belum digunakan, padahal kebutuhan infrastruktur dan fasilitas di sektor ini sangat tinggi.

“Yang ada saja masih kurang, kenapa yang tersedia tidak digunakan? Sisa 52 persen itu sebaiknya dihabiskan untuk program-program yang memang dibutuhkan masyarakat,” tegas Hj. Iim, Senin (16/6).

Menurutnya, anggaran yang sudah tersedia seharusnya segera direalisasikan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Baca juga: Kasus Covid-19 Muncul Lagi di Kaltim, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Imbau Warga Waspada Varian Orthrus

Ia memperingatkan agar sisa anggaran tersebut tidak berubah menjadi Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah dan mempengaruhi APBD perubahan.

“Kalau ada dana, ayo segera realisasikan programnya. Jangan sampai nanti muncul Silpa, karena itu akan mempengaruhi persepsi publik dan berdampak pada penyusunan APBD berikutnya,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara dinas teknis, sekolah-sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pelaksanaan program di lapangan.

Dalam kondisi fiskal yang terbatas, setiap rupiah harus dimanfaatkan secara optimal demi mendukung proses belajar mengajar yang lebih layak dan merata.

Baca juga: 6 Fraksi di DPRD Balikpapan Setujui Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Komisi IV DPRD Balikpapan, yang membidangi sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, akan terus melakukan pengawasan dan mendorong percepatan program, agar tahun anggaran ini tidak terlewati tanpa capaian yang signifikan.(*)