Prabowo Putuskan 4 Pulau Dikembalikan ke Aceh, Mendagri Tito Karnavian Disorot, Harusnya Minta Maaf

"Sebab, akibat keputusannya itu sudah membuat warga Aceh resah dan marah," kata dia.

Tak hanya itu, keputusan Tito tersebut juga diyakini Jamiluddin sudah membuat gesekan warga Aceh dan Sumut. 

Gesekan itu hampir membuat stabilitas politik nasional goyah, terlebih belakangan ada seruan aksi yang menyuarakan kemerdekaan bagi Aceh.

"Permintaan maaf itu diperlukan untuk mengobati goresan warga Aceh akibat keputusan ceroboh tersebut.

Setidaknya menjadi obat penawar bagi warga Aceh dan memulihkan kepercayaan kepada pemerintah pusat," kata dia.

Lebih jauh, dirinya bahkan menyinggung soal posisi Tito Karnavian saat ini yang menjabat sebagai menteri namun justru menciptakan kegaduhan atas keputusannya.

Secara politis kata Jamiluddin, Tito sudah keliru dalam mengambil keputusan. 

"Akibat lebih jauh, sudah seharusnya Tito mengundurkan diri dari jabatannya.

Hal itu sebagai konsekuensi logis dari keputusannya yang sudah membuat keresahan, setidaknya bagi warga Aceh," tandas dia.

Prabowo Didesak Beri Sanksi

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh I Muslim Ayub menilai Presiden Prabowo Subianto harus memberikan sanksi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian karena sudah mengeluarkan putusan kontroversial terkait status empat pulau yang semula masuk wilayah Aceh Singkil menjadi wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Hal ini menyusul rencana Presiden Prabowo mengambil alih masalah itu setelah berlarut-larut.

Terlebih, keputusan itu membuat Aceh dan Sumatera Utara bersengketa.

"Kalau sudah menjadi kehebohan ke publik, Presiden harus memberi punishment juga terhadap bawahannya. Jangan begitu saja.

Bagi saya, Pak Tito harus diberi peringatan karena memberikan keputusan," kata Muslim Ayub dalam diskusi daring membahas konflik empat pulau, Sabtu (14/6/2025), melansir dari Kompas.com.

Muslim menuturkan, keputusan kontroversial itu sudah menghebohkan jagat maya dan membuat masyarakat was-was.