Komisi III DPRD Balikpapan Sebut Sistem Drainase Minim Perhatian jadi Penyebab Banjir

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mengkritik pemberian izin pembangunan yang tidak didahului oleh analisis lapangan, terutama terkait sistem drainase dan dampaknya terhadap lingkungan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adinegara, menilai lemahnya pengawasan dari instansi teknis dalam menerbitkan izin pembangunan justru memperparah persoalan banjir yang selama ini terjadi.

Ia menyebut, proses perizinan yang hanya berpatokan pada berkas tanpa meninjau kondisi riil di lapangan sangat merugikan masyarakat.

“Jangan hanya duduk di balik meja. Cek dulu ke lapangan sebelum izinkan pembangunan. Jangan sampai setelah bangunan berdiri, baru kita sadar telah menciptakan masalah baru,” tegas Halili.

Menurutnya, kesalahan dalam perencanaan pembangunan di kota ini kerap disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap sistem drainase.

Baca juga: DPRD Balikpapan Soroti Penempatan Rumah Ibadah di Sejumlah Perumahan, Lokasinya Tak Strategis

Akibatnya, aliran air menjadi terganggu dan memperbesar potensi banjir di sejumlah kawasan.

Ia menambahkan bahwa tanggung jawab pemerintah bukan hanya memfasilitasi pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan.

Halili berharap agar instansi terkait lebih selektif dan bertanggung jawab dalam mengeluarkan izin mendirikan bangunan.

Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menghindari kesalahan administratif yang berdampak luas.

Baca juga: Akses Jargas Minim, DPRD Balikpapan Dorong Pemerataan Energi ke Seluruh Kecamatan

“Penanganan banjir harus menjadi prioritas utama agar tidak terus menjadi bencana musiman yang menyusahkan warga setiap tahun,” tegas Halili. (*)