Dishub Balikpapan Siapkan Skema Pendanaan Baru untuk Operasional Bus BCT

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan mulai bersiap menyusun langkah strategis terkait masa depan layanan Balikpapan City Transport (BCT).

Hal ini seiring akan berakhirnya skema Buy The Service (BTS) pada Juli 2027 mendatang.

Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli Fatturahman menjelaskan, pihaknya tengah mengevaluasi tingkat animo masyarakat terhadap BCT yang kini masih digratiskan melalui pendanaan dari Kementerian Perhubungan.

“Yang jelas kami melihat sejauh mana animo masyarakat terhadap layanan BCT. Kalau memang ini menjadi kebutuhan, tentu akan menjadi dasar untuk pengembangan, apakah dengan menambah koridor baru atau mengoptimalkan yang sudah ada,” ungkap Fadli kepada TribunKaltim.co pada Rabu (2/7/2025).

Baca juga: Tarif Bacitra Masih Gratis, Dishub Balikpapan Pastikan Keberlanjutan Layanan yang Terjangkau

Sejalan dengan berakhirnya MoU dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Dishub bersama Pemkot Balikpapan mulai merancang transisi skema pendanaan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Mulai tahun 2026 kami akan siapkan skema anggaran dari APBD untuk melanjutkan operasional BCT setelah program BTS selesai," katanya.

Menurut estimasi kebutuhan yang diterima dari Kemenhub, dana operasional dua koridor BCT diperkirakan mencapai Rp10 miliar hingga Rp11 miliar per tahun.

Saat ini, seluruh layanan BCT masih bersifat gratis hingga masa MoU berakhir di 2027.

Tak hanya fokus pada pendanaan, Dishub juga tengah menyusun rencana besar untuk integrasi moda transportasi di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Skema ini mencakup angkutan kota (angkot), transportasi daring, hingga layanan BCT agar saling melengkapi, bukan bersaing.

Baca juga: Dishub Balikpapan Segera Uji Coba Trayek Feeder Penunjang Bacitra, 7 Kendaraan Jadi Percontohan

“Kami ingin seluruh moda transportasi di Balikpapan bisa kolaboratif, memiliki segmen masing-masing, sehingga pelayanan publik bisa lebih maksimal,” tambah Fadli.

Terkait rencana penerapan tarif pada layanan BCT pasca-2027, Fadli menegaskan keputusan tetap berada di ranah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub.

“Penetapan tarif akan mengikuti kondisi fiskal daerah dan kemampuan masyarakat. Nanti akan dibahas lebih lanjut sesuai kebijakan pusat,” pungkasnya. (*)