Fraksi PKS dan PPP Soroti Serapan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan di APBD Balikpapan 2024

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Fraksi Gabungan PKS - PPP DPRD Balikpapan menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap Nota Penjelasan Walikota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Parkir Klandasan Balikpapan, Senin (7/7/2025).

Melalui juru bicara fraksi, Japar Sidik, Fraksi PKS - PPP menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai krusial. 

Pertama, mereka meminta agar seluruh rekomendasi dari BPK RI segera ditindaklanjuti sesuai dengan rencana aksi yang telah disepakati.

Baca juga: Fraksi Nasdem Soroti Kinerja PAD dan Penyerapan Anggaran APBD Balikpapan 2024

Beberapa rekomendasi yang menjadi perhatian antara lain adalah penatausahaan aset dan utang, kelebihan pembayaran kontrak, serta penerapan honorarium sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020.

Fraksi juga menyoroti realisasi belanja daerah yang belum optimal di beberapa sektor penting.

Pada bidang pendidikan, lanjut Japar, serapan anggaran hanya mencapai 87,2 persen dengan sisa anggaran Rp133 miliar.

Sedangkan pada bidang kesehatan, serapan hanya 73,7 persen dengan sisa anggaran Rp 181 miliar. 

Japar memaparkan, kedua sektor ini menyumbang sisa anggaran sebesar Rp 314 miliar.

"Kami mencermati dalam urusan bidang pendidikan dan kesehatan, masih terdapat sisa anggaran ratusan miliar yang belum terserap. Ini perlu mendapat perhatian khusus," tegas Japar. 

Selain itu, Fraksi PKS-PPP juga mempertanyakan serapan belanja bantuan sosial yang hanya mencapai 65,76 persen dari total Rp 6,37 miliar anggaran.

Menurut mereka, rendahnya realisasi bansos perlu dievaluasi, terutama jika penyebabnya adalah kendala administratif akibat sistem pengajuan melalui aplikasi SIPD.

Pada pos belanja modal, Fraksi PKS-PPP mencatat bahwa dari realisasi sebesar Rp1,44 triliun atau 87,42 persen, masih terdapat sisa anggaran Rp 207,5 miliar lebih. 

Jumlah ini bahkan menyumbang lebih dari 30 persen dari angka SILPA tahun 2024 sebesar Rp 614,74 miliar.

Fraksi juga menyoroti bahwa Rp 95,04 miliar SILPA berasal dari perpanjangan pelaksanaan pekerjaan.

Mereka menekankan perlunya evaluasi ketat terhadap penyedia jasa agar keterlambatan proyek tidak terus berulang di tahun-tahun berikutnya.

"Perlu evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat dalam pemilihan penyedia jasa dan pelaksanaan pekerjaan, sehingga semakin minimal pekerjaan yang molor dan harus dilakukan pembayarannya pada tahun berikutnya," tutup Japar. (*)