200 Anak di Balikpapan Terlibat Kasus Sosial Asusila, Dinsos Minta Orangtua Lebih Waspada

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Dinas Sosial Kota Balikpapan mencatat sebanyak 200 anak berhadapan dengan hukum (ABH) hingga pertengahan tahun 2025.

Jumlah ini sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, namun tetap menjadi perhatian serius pemerintah kota Balikpapan, sebab kebanyakan kasus sosial ini adalah kasus asusila, Minggu (13/7/2025). 

Kepala Dinas Sosial Balikpapan, Edy Gunawan, mengungkapkan bahwa kasus-kasus yang tercatat hanya mencerminkan mereka yang berani melapor.

Masih banyak kasus yang tidak terlaporkan karena rasa malu atau tekanan sosial.

Baca juga: Dinsos Balikpapan Dukung Pemberdayaan UMKM Disabilitas dan Perempuan Lewat Pembiayaan Tanpa Bunga

"Yang tercatat ini yang berani lapor, apalagi yang tidak. Banyak yang malu karena persoalan sosial," ujarnya.

Edy mengimbau orang tua agar lebih memperhatikan anak-anak mereka, baik dari segi pengawasan, pola asuh (parenting), maupun penguatan nilai keagamaan. Ia menekankan bahwa lingkungan dan keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak.

 "Lingkungan memengaruhi pola hidup. Ini tanggung jawab bersama agar anak-anak kita tidak terlibat masalah sosial maupun kriminal," tegasnya.

Menurut Edy, wilayah Balikpapan Barat dan Utara menjadi kawasan dengan jumlah kasus tertinggi, terutama terkait perilaku menyimpang seperti anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan lem (ngelem).

 "Banyak kasus karena lingkungan kurang mendukung. Pola pendidikan dan pengawasan di rumah juga berperan. Bahkan, kasus asusila kerap terjadi karena anak terlalu percaya dengan orang dekat, seperti paman atau tetangga," jelas Edy.

Ia mengingatkan agar orang tua tidak sembarangan menitipkan anak kepada orang lain tanpa mengenal kondisi lingkungannya. Apalagi, banyak kasus terjadi pada anak-anak usia sekolah dasar.

Sebagai upaya pencegahan, Dinas Sosial aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan melibatkan mitra seperti kelurahan, PKK, dan organisasi sosial lainnya. Pemerintah juga telah menyiapkan pendampingan psikologis bagi anak-anak korban kekerasan atau pelanggaran hukum.

 "Anak-anak adalah aset masa depan. Harus disiapkan sebagai generasi unggul, siap bersaing, dan berakhlak baik. Kami perkuat nilai iman di keluarga, dan jika sudah kejadian, ada teman-teman psikolog yang siap membantu," pungkasnya. (*)