Mahulu Genjot Perlindungan Tenaga Kerja, Sekda: Jangan Sampai Salah Sasaran

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) terus mendorong percepatan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Namun, akurasi data dan sinergi lintas instansi dinilai masih menjadi tantangan utama.

Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Mahulu, Stephanus Madang, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Coverage Jamsostek, baru-baru saja.

Ia menekankan pentingnya ketepatan data agar program perlindungan benar-benar tepat sasaran.

Baca juga: Pemkab Mahulu Bahas Skema Anggaran BPJS Ketenagakerjaan untuk 12 Ribu Pekerja Rentan

“Sudah tepat sasaran pun, anehnya masih belum sampai kepada orangnya,” tuturnya.

Menurut Stephanus, sektor ketenagakerjaan memiliki domain khusus yang berbeda dengan sektor kesehatan, meskipun sebelumnya perhatian besar juga telah diberikan melalui program S&P.

Ia mengapresiasi pemaparan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kutai Barat, Fajar Mahda, yang menjelaskan tentang segmentasi peserta dan visi perlindungan usaha.

Stephanus menyebut peningkatan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai fokus Mahulu saat ini.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Edukasi Warga Pedalaman Mahulu soal Manfaat Jamsostek

Namun, keterbatasan jumlah kantor layanan dan minimnya tenaga kerja menjadi kendala nyata di lapangan.

“Kami ini kendalanya pertama, kantor BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, tenaga kerjanya kurang. Bahkan kadang-kadang harus merangkapkan istri untuk bisa menjalankan tugas,” ujarnya.

Ia menambahkan, hambatan utama bukan pada anggaran, melainkan lemahnya sistem pendataan dan informasi.

Stephanus mendorong pendekatan berbasis ilmiah dan metodologis seperti kirokidologi dan pemetaan alamat yang akurat agar tidak muncul temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca juga: Pemkab Mahulu dan BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Perlindungan 6.314 Pekerja Tahun Ini

“Ternyata nama yang bersangkutan sudah meninggal, sudah pindah, atau bahkan belum pernah terdaftar,” katanya mencontohkan.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya pelibatan lintas sektor dalam pembaruan data, seperti Bappeda, DTB, BIPNAS, hingga dinas teknis lainnya.

Data per 18 Juli 2025 mencatat keterlibatan Dinas PUPR sebanyak 133 orang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 25 orang, Dinas Kesehatan 2 orang, dan Bappelitbang 1 orang.