Kanal

Mantan Anggota Tim Mawar Sangkal Terlibat Kerusuhan 22 Mei di Bawaslu, 'Saya Tidak Pernah Ikut'

Massa melempar ke arahan polisi di Jalan Brigjen Katamso, Slipi, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019). Mereka melakukan aksi pendukung salah satu pasangan capres yang menolak hasil Pemilu 2019. - Warta Kota/Alex Suban

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Jelang sidang gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, nama Fauka Noor Farid santer dibicarakan karena disebut ikut terlibat merencanakan aksi kerusuhan 22 Mei depan kantor Bawaslu RI.

Mantan anggota Tim Mawar yang gamblang mendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto ini mengaku pernah menyambangi kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Dia menyebut kunjungannya itu sebatas silaturahmi dan terkait posisinya sebagai Ketua Garda Prabowo yang merupakan kelompok relawan yang pendukung Prabowo-Sandi.

"Ke sana saya hanya sekedar berkunjung saja silaturahmi. Kalau terus kemudian dalam rangka Pilpres kan saya juga harus tahu perkembangan Pilpres itu," kata Fauka di Jakarta Timur, Senin (10/6/2019).

Dalam kunjungan menemui mantan pimpinannya sewaktu masih mengenakan baret merah, Fauka menuturkan tak ada pembicaraan terkait aksi 22 Mei di Bawaslu RI.

Menurutnya tak ada pembahasan atau rencana pengerahan massa pendukung Prabowo ke kantor Bawaslu RI yang menolak laporan dugaan kecurangan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN).

"Tidak ada yang namanya merencanakan. Saya tidak pernah ikut merencanakan atau pun hadir dalam rapat-rapat pengerahan massa, dan tidak ada itu di situ (perencanaan aksi 22 Mei), tidak ada," ujarnya.

Perihal keterlibatan Abdul Gani yang mengaku Panglima Garda Prabowo, Fauka mengaku mengenal Abdul Gani. Namun dia menyebut pria tersebut mengajukan diri bergabung di Garda Prabowo namun permintaannya belum disetujui.

Abdul Gani kini ditahan di Polda Metro Jaya karena diduga terlibat kerusuhan di sekitar Bawaslu RI.

"Saya baru kenal satu bulan, dia (Abdul Gani) minta saya dia masuk anggota Garda, tapi kan saya belum iya kan. Karena untuk masuk jadi anggota Garda itu ingat, itu tidak boleh sembarangan," tuturnya.

Mantan Kapolda jadi tersangka

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, membenarkan kabar yang menyatakan bahwa mantan Kapolda Metro Jaya Komisaris Jenderal (Purn) Polisi Muhammad Sofyan Jacob telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar.

Kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya setelah dilimpahkan oleh Bareskrim Polri.

Inilah sosok mantan Kapolda Metro Jaya, Sofyan Jacob yang menjadi tersangka kasus dugaan makar pada Senin (10/6/2019) hari ini. (Istimewa)

"Sudah tersangka, kasusnya pelimpahan dari Bareskrim Polri," ujar Argo saat dikonfirmasi, Senin (10/6/2019).

Sedianya Sofyan diperiksa sebagai tersangka di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya pada hari ini pukul 10.00 WIB.

Namun dirinya berhalangan hadir karena sakit.

"Ditunda ya (pemeriksaannya)," tutur Argo Yuwono.

Sementara itu, Kuasa hukum Sofyan, Ahmad Yani juga membenarkan kabar pemeriksaan kliennya.

Dirinya datang ke Polda untuk memberikan surat permohonan penjadwalan ulang kepada penyidik.

"Ya hari ini Pak Sofyan Jacob dijadwalkan pemeriksaan, tapi beliau berhalangan, karena sakit. Pada hari ini tadi kita antar ke penyidik untuk dijadwalkan ulang," tutur Ahmad Yani.

Ahmad Yani mengungkapkan kliennya itu telah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu.

Pelapor kliennya, kata dia, sama dengan pelapor tersangka dugaan makar Eggi Sudjana.

Kivlan Zen

Sebelumnya, mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayjen (Purn) Kivlan Zen juga telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal.

Kivlan Zen telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar oleh Bareskrim Polri.

Atas dugaan kepemilikan senpi ilegal tersebut, kini Kivlan Zen ditahan polisi selama 20 hari.

Kivlan ditahan oleh pihak kepolisian terhitung sejak Kamis (30/5/2019).

Hal ini disampaikan oleh pengacara Kivlan Zen, Djuju Purwantoro.

"Status Pak Kivlan pada sore dan tengah malam ini sudah dinyatakan tersangka walaupun tidak secara langsung Pak Kivlan itu memiliki atau menguasai senjata api," kata Djuju di Polda Metro Jaya, Kamis (30/5/2019) dikutip dari Kompas.com.

Kolase Kivlan Zen dan Irjen M. Iqbal (Tribunnews.com)

 

 

Lebih lanjut, Djuju mengatakan, penetapan status tersangka tersebut dilakukan sejak Rabu (29/5/2019) sore setelah penyidik melakukan penangkapan terhadap Kivlan Zen.

Setelah menjalani pemeriksaan dalam kasus makar di Bareskrim Polri, Kivlan kemudian diperiksa oleh penyidik dari Polda Metro Jaya sejak Rabu (29/5/2019) pukul 16.00 WIB.

Kasus yang menjerat Kivlan ini, dikatakan Djuju, berkaitan dengan penetapan enam tersangka penunggang aksi 21-22 Mei.

"Pak Kivlan Zen dimulai pemeriksaannya oleh pihak penyidik yang diawali sebenarnya dengan penangkapan ya. Ini kaitannya karena adanya tersangka tentang kepemilikan senjata api," ujar Djuju.

Atas kasus dugaan kepemilikan senpi ilegal tersebut, Kivlan Sen harus ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Guntur.

"Dalam hal ini kebijakan dari Kepolisian untuk menahan 20 hari ke depan di (Rutan) Guntur," kata pengacara Kivlan, Suta Widhya kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis dikutip dari Kompas.com.

Sutha mengatakan penyidik telah mengantongi alat bukti kuat atas penetapan status tersangka terhadap Kivlan.

Sutha menilai, kliennya tersebut adalah sosok patriot yang siap menghadapi proses hukum.

Tim pengacara Kivlan juga akan berupaya untuk melakukan pembebasan.

Rocky Gerung Bicara

Pengamat politik Rocky Gerung memberikan tanggapannya seputar aksi demonstrasi di Jakarta pada 22 Mei 2019 lalu.

Rocky Gerung dimintai tanggapan saat menjadi tamu di acara E-Talkshow tvOne yang diunggah di YouTube pada 31 Mei 2019 lalu.

Awalnya, Host Wahyu Muryadi meminta tanggapan Rocky Gerung seputar aksi demonstrasi di Jakarta pada aksi 22 Mei 2019 lalu.

"Menurut anda, apa sih yang terjadi. Diapain tuh demonstran-demonstran itu," tanya

Rocky Gerung mengatakan, yang terjadi adalah ada orang yang marah karena demonstrasi menjadi rusuh, dan meminta agar demonstrasi tersebut dihilangkan.

Rocky Gerung mengatakan, demokrasi ibarat nasi campur.

Bila nasi campur tercampur batu, makanya batunyalah yang harus dipisahkan dan bukan membuang seluruh nasi campur.

Begitu dengan demonstrasi, bila ada kekerasan maka kekerasannyalah yang dihilangkan dan bukan meniadakan demonstrasi.

Pasalnya, kata Rocky Gerung, menyampaikan pendapat dalam sebuah demokrasi merupakan hak primer seorang warga negara.

Dan demonstrasi merupakan sarana untuk menyampaikan unek-unek, kejengkelan, dan tentunya sesuai ketentuan tanpa kekerasan.

"Kalau ada kekerasan, kekerasannya yang disingkirkan, bukan demonya yang dihentikan. Jadi itu akal sehatnya. Kalau kata Gus Dur, itu aja kok repot," kata Rocky Gerung.

Terkait adanya potensi kekerasan yang mungkin terjadi di aksi 22 Mei 2019, Rocky Gerung tak menampik hal tersebut.

Di sinilah menurutnya peran aparat keamanan mutlak dibutuhkan untuk membuat langkah-langkah pencegahan.

Baca juga :

Wacana Pembubaran Koalisi Parpol Pilpres 2019, Berikut Respon Mahfud MD, TKN dan BPN

Sandiaga Uno: Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pilpres 2019 Terbaik tuk Indonesia, Terima Apapun Itu

Terkait aksi demo tersebut, Rocky Gerung juga mengatakan bahwa ada hal lain yang sebenarnya belum dilihat publik.

"Apalagi misalnya suatu waktu, seluruh CCTV di Thamrin, Jalan Sabang, Petamburan, kita bisa lihat nanti, mungkin setahun ke depan di ruang video DKI misalnya. Karena semua video itu punya DKI kan? Kalau itu dibuka, lalu orang bilang sialan dibohongin dong kita. Segini kok kekerasannya itu," kata Rocky Gerung.

Jadi, kata dia, adalah sesuatu yang percuma untuk menutup-nutupi sesuatu yang sudah terjadi di era serba digital saat ini.

"Sampai suatu waktu nanti, mereka yang berupaya menutupi apa yang terjadi sebetulnya akan kelabakan untuk mencari argumen baru. Mending buat konferensi pers, akui ada kekerasan. Lalu terangkan bahwa dipisahkan nasi dan batu di dalam nasi campur tadi lalu cari cara yang baik untuk menerangkan ke publik," kata Rocky Gerung.

Di lain sisi, Rocky Gerung juga mengapresiasi langkah aparat yang sudah mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi dalam aksi 22 Mei 2019 tersebut, termasuk soal bakal adanya penyusup.

Jika tetap ada penyusup padahal sudah terdeteksi, inilah yang menurutnya perlu dipertanyakan kepada pihak terkait.

"Itu yang mau kita tagih. Saya ini sebagai warga negara ingin demo saya ini tidak diganggu oleh siapapun. Jadi dengan asumsi, aparat akan melindungi saya dalam berdemo itu," kata Rocky Gerung.

Baca juga :

Investigasi Kerusuhan 22 Mei Diungkap Kepolisian, akan Bongkar Siapa yang Mengorganisasi Massa?

Dikaitkan Dengan Kerusuhan 22 Mei, Kubu Prabowo Angkat Bicara: Kalau Punya Bukti, Tangkap Kami

Wiranto minta Polri transparan

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meminta Polri transparan dalam pengungkapan dalang di balik rusuh 21-22 Mei 2019 lalu di pusat Jakarta.

"Apapun hasil penyelidikan dan penyidikan, saya meminta supaya itu segera disampaikan ke publik sejelas-jelasnya, disampaikan kepada masyarakat sedetail-detailnya," ujar Wiranto di dalam pembukaan rapat di kantornya, Senin (10/6/2019) seperri dilansir Kompas.com.

"Agar apa? Agar spekulasi yang selama ini terus berkembang di masyarakat, terutama itu dengan adanya penangkapan para tokoh, dapat segera teredam dengan baik," lanjut dia.

Menurut Wiranto, apabila Polri tidak transparan dalam mengungkapkan informasi mengenai penyelidikan dan penyidikan perkara itu, bisa semakin menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Bahkan, bisa jadi hal tersebut menimbulkan pro dan kontra terhadap penyelidikan dan penyidikan perkara.

Pernyataan Wiranto ini bukan lantaran proses di Polri selama ini tidak transparan. Namun, dia hanya mengingatkan agar Polri terus mengedepankan transparansi.

"Ini akan terus berproses. Tentu proses selama ini sudah adil, jujur dan transparan," lanjut Wiranto.

Polisi telah menangkap 447 terduga perusuh di beberapa titik di Jakarta pada 21- 22 Mei 2019.

Menurut Kepolisian, ada kelompok yang memanfaatkan aksi unjuk rasa menolak hasil rekapitulasi Pilpres 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menuturkan bahwa polisi saat ini sedang membagi peran pelaku yang ditangkap ke dalam beberapa kategori.

"Ini masih dibagi layer-nya, sebagian besar di layer 3-4, pelaku dan koordinator lapangan. Kalau layer 1-2 itu aktor intelektual, penyandang dana," ungkap Dedi, di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2019).

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menjamin Polri transparan dalam melakukan investigasi.

Salah satunya adalah rencana tim pencari fakta atau tim investigasi yang dibentuk Polri menggelar jumpa pers bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Namun, menurut Tito, hingga saat ini, tim tersebut saat ini masih bekerja menelusuri kebenaran mengenai jatuhnya korban dalam kerusuhan 22 Mei2019 lalu.

"Kalau mereka sudah pada kesimpulan, nanti dipaparkan di Komnas HAM, biar nanti kami lihat Komnas HAM memiliki data apa, memiliki data-data lain, setelah itu dilakukan konferensi pers bersama, apapun hasilnya," ujar Tito di Mabes Polri, Rabu (5/6/2019).

(TribunKaltim.co/Doan Pardede)

Baca juga:

LINK dan Jadwal Pendaftaran SBMPTN 2019, Mulai Pukul 13.00 WIB di pendaftaran-sbmptn.ltmpt.ac.id

BREAKING NEWS - Perahu Kandas di Laut, 4 Warga Balikpapan Terombang-Ambing Seharian, Begini Nasibnya

TERPOPULER: Pemkot Samarinda Tetapkan Masa Tanggap Darurat Banjir 7 Hari, Korban Harus Dapat Bantuan

Ismail Mengambil Kail Mancing, Spontan Buaya Gigit Betisnya Diseret ke Air, Ini Nasibnya Sekarang

Ungkap Pilihan Politik Ani Yudhoyono Hingga SBY Bersedekap, Jubir BPN Sebut Prabowo Diminta SBY

Tribunnews.com/TribunJakarta/Fahdi/Bima Putra)

Editor: ade mayasanto
Sumber: Tribunnews

Tips Diet Kenyang dari Dewi Hughes, Sebulan Berat Badan Bisa Turun 11 Kg

Berita Populer