Diduga Terlibat Politik Praktis, Dua Caleg yang Lolos CPNS Dilaporkan ke Ombudsman

Editor: Doan Pardede
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi caleg

"Iya. Ombudsman datang besok (hari ini). Ada pertemuan," kata Plt Kepala BKPP Kuansing Hendri Siswanto, Rabu (7/8/2019).

Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian BKPP Kuansing, Iwan Susandra juga mengatakan hal yang sama.

"Kemungkinan pak Sekda yang akan menerima (Ombudsman)," ujarnya.

Sebelumnya Ombudsman Perwakilan Riai meneruskan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) permasalahan penerimaan CPNS 2018 dilingkungan Pemkab Kuansing.

Pihaknya mengirimkan LAHP tersebut agar bisa menjadi perhatian Ombudsman RI sehingga ada jalan penyelesaiannya.

Kedatangan tim Ombudsman RI ini pun menindaklanjuti LAHP Ombudsmam perwakilan Riau tersebut.

Sebelumnya, pada 15 Juli lalu, Ombudsman RI sudah memanggil BKN Pusat terkait masalah ini.

Seperti diketahui, Pemkab Kuansing sama sekali tidak menindaklanjuti sesuai LAHP Ombudsman perwakilan Riau.

Bahkan Pemkab Kuansing menolak temuan Ombudsman.

Ombudsman perwakilan Riau menerima aduan dari dua peserta CPNS 2018 di Kuansing.

Keduanya yakni Fitri Nurwati dan Prengki Jumaidi.

Fitri dan Prengki melaporkan Panitia Seleksi Dearah (Panselda) Kuansing karena dari CPNS lulus yang diumumkan, ada dua CPNS yang terindikasi terlibat politik praktis dan keduanya terdaftar sebagai calon legislatif (Caleg).

Fitri mengadukan Panselda Kuansing karena meluluskan Andra Pranata.

Baca juga :

Halaman
1234