Diduga Terlibat Politik Praktis, Dua Caleg yang Lolos CPNS Dilaporkan ke Ombudsman

Editor: Doan Pardede
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi caleg

TRIBUNKALTIM.CO - Dua caleg yang lolos CPNS dilaporkan ke Ombudsman

Caleg PKB Andra Pranata dan Caleg PPP Mery Wanary lulus Seleksi CPNS 2018 Kuansing, dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Riau oleh Fitri dan Prengki.

Atas permasalahan itu, Ombudsman RI Perwakilan Riau direncanakan menggelar pertemuan dengan Pemkab Kuansing di Teluk Kuantan

Pertemuan membahas permasalahan penerimaan CPNS 2018 di Kuantan Singingi (Kuansing).

Soal kunjungan dan pertemuan Ombudsman RI ke Kuansing dibenarkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau Ahmad Fitri.

Ia pun mengatakan akan ada pertemuan dengan Pemkab Kuansing.

"Ya. Ada agenda pertemuan Ombudsman RI dengan Pemkab Kuansing Kamis nanti," kata Ahmad Fitri, Rabu (7/8/2019).

Dalam dokumen yang diperoleh Tribunpekanbaru.com, Ombudsman RI sudah mengirimkan surat ke Pemkab Kuansing tertanggal 1 Agustus.

Surat tersebut ditandatangani ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai.

Surat tersebut meminta pertemuan dengan Pemkab Kuansing Kamis (8/8/2019) di kantor Pemkab Kuansing.

Agenda, koordinasi penyelesaian laporan masyarakat.

Ada juga agenda pertemuan dengan pelapor.

Tim Ombudsman RI yang datang yakni Dominikus Dalu, Ratna Sari Dewi dan Parramatta Adri Satyawada.

Pihak Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kuansing ternyata sudah mengetahui rencana kedatangan Ombudsman RI ini.

"Iya. Ombudsman datang besok (hari ini). Ada pertemuan," kata Plt Kepala BKPP Kuansing Hendri Siswanto, Rabu (7/8/2019).

Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian BKPP Kuansing, Iwan Susandra juga mengatakan hal yang sama.

"Kemungkinan pak Sekda yang akan menerima (Ombudsman)," ujarnya.

Sebelumnya Ombudsman Perwakilan Riai meneruskan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) permasalahan penerimaan CPNS 2018 dilingkungan Pemkab Kuansing.

Pihaknya mengirimkan LAHP tersebut agar bisa menjadi perhatian Ombudsman RI sehingga ada jalan penyelesaiannya.

Kedatangan tim Ombudsman RI ini pun menindaklanjuti LAHP Ombudsmam perwakilan Riau tersebut.

Sebelumnya, pada 15 Juli lalu, Ombudsman RI sudah memanggil BKN Pusat terkait masalah ini.

Seperti diketahui, Pemkab Kuansing sama sekali tidak menindaklanjuti sesuai LAHP Ombudsman perwakilan Riau.

Bahkan Pemkab Kuansing menolak temuan Ombudsman.

Ombudsman perwakilan Riau menerima aduan dari dua peserta CPNS 2018 di Kuansing.

Keduanya yakni Fitri Nurwati dan Prengki Jumaidi.

Fitri dan Prengki melaporkan Panitia Seleksi Dearah (Panselda) Kuansing karena dari CPNS lulus yang diumumkan, ada dua CPNS yang terindikasi terlibat politik praktis dan keduanya terdaftar sebagai calon legislatif (Caleg).

Fitri mengadukan Panselda Kuansing karena meluluskan Andra Pranata.

Baca juga :

Paling Diburu di 2018, Gaji CPNS di 1 Instansi Ini Cukup Fantastis, Lulusan SMA Bisa Rp5,9Juta/Bulan

Jangan Terulang, BKN Beber 4 Kendala yang Dialami Peserta CPNS 2018, Masih Sempat Cek Validitas NIK

Padahal Andra merupakan caleg PKB untuk Dapil 8 Riau (Inhu - Kuansing) nomor urut 5 dan secara administrasi sudah melanggar aturan karena terlibat politik praktis.

Sedangkan Prengki Jumaidi mengadukan Panselda Kuansing karena tetap meluluskan Mery Wanary.

Padahal Mery diketahui caleg PPP untuk Dapil II Kuansing nomor urut 2 dan secara administrasi sudah melanggar aturan karena terlibat politik praktis.

Berdasarkan aturan, memang dilarang yang terlibat politik praktis ikut seleksi CPNS. Apalagi yang terdaftar sebagai Caleg.

Fitri dan Prengki memang memiliki kepentingan bila kelulusan Anda Pranata dan Mery dibatalkan.

Sebab Fitri berada diperingkat kedua di bawah Anda Pranata.

Sedangkan Prengki peringkat kedua dibawah Mery.

Sistem Panselnas, bila peringkat pertama didiskualifikasi, maka peringkat kedua yang akan menggantikan.

Saat CPNS 2018 di Kuansing, Fitri mengambil formasi guru kelas ahli pertama SDN 015 Beringin Jaya.

Sedangkan Prengki mengambil formasi guru seni budaya ahli pertama SMPN Pangean.

Dalam LAHP-nya, Ombudsman Perwakilan Riau mengeluarkan beberapa kesimpulan diantaranya telah terjadi maladministrasi terkait kelulusan Andra Pranata dan Mery Wanary.

Ombudsman juga meminta Panselda Kuansing melakukan tindakan korektif Yakni membatalkan kelulusan Andra Pranata dan Mery Wanary serta mengumumkan pembatalan tersebut.

Bupati Kuansing H Mursini merespon LAHP Ombudsman Perwakilan Riau secara tertulis.

Dalam responnya, bupati Kuansing menolak LAHP Ombudsman.

Dalam uraiannya, Bupati Kuansing Mursini mengatakan pihaknya sudah membentuk tim permasalahan pengadaan CPNS.

 Selanjutnya tim telah mengambil langkah-langkah mengumpulkan data berupa dokumen dari CPNS yang mendapat sanggahan, KPU Riau dan KPU Kuansing dan Parpol (PKB dan PPP).

Baca juga :

Oktober Ini Dibuka CPNS 2019 di Pemprov Kalimantan Utara dan 2 Pemkab, Ini Formasi Yang Dibutuhkan

Tenaga Administrasi Ditiadakan, Inilah Prioritas Rekrutmen CPNS 2019, Tersedia 100 Ribu Formasi

Dari hasil pengumpulan data tersebut, tim mengambil kesimpulan berdasarkan klarifikasi dua CPNS, mereka sudah mengundurkan diri sesuai dengan tanggal surat pengunduran diri yang disampaikan ke parpol.

Hasil klarifikasi dari parpol, parpol menyebut kedua sudah mengundurkan diri sejak surat pengunduran diri dibuat.

Proses di parpol memakan waktu atau tidak serta merta dapat ditetapkan dengan cepat, mengingat banyaknya pertimbangan partai politik terhadap kepentingan dari caleg lainnya seperti Mary untuk memenuhi keterwakilan perempuan.

Bupati Mursini mengatakan dari hasil penelusuran, timnya memutuskan Andra Pranata dan Mary dianggap layak untuk diangkat sebagai CPNS mengingat berdasarkan hasil klarifikasi dan dokumen yang telah didapat dinilai tidak ada indikasi unsur kesengajaan.

Daftar caleg yang lolos

KPU Kuansing telah menyelesaikan pleno Caleg terpilih DPRD Kuansing periode 2019 - 2024, Sabtu (10/8/2019).

Dari pleno tersebut diketahui seluruh caleg yang akan menduduki 35 kursi DPRD Kuansing periode 2019 - 2024.

Hasil pleno, Golkar masih berjaya di DPRD Kuansing. Partai Beringin ini terbanyak mengoleksi kursi di DPRD Kuansing yakni 6 kursi.

Bila dibandingkan dengan kursi Golkar periode 2014 - 2019, kursi periode 2019 - 2024 mengalami penurunan. Sebab periode 2014 - 2019, Golkar meraih 9 kursi.

Untuk periode 2019 - 2024, distribusi kursi Golkar yakni dua kursi dari Dapil I, dau kursi dari Dapil II dan dua kursi lagi dari Dapil IV.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sendiri mendapatkan empat kursi. Empat kursi tersebut terdistribusi merata dari empat dapil.

Nasdem, Demokrat dan Gerindra juga meraih empat kursi. Empat kursi tiga partai ini juga tersebar merata dari empat dapil.

PAN juga meraih empat kursi. Satu kursi dari dapil I, dua kursi dari Dapil II dan satu kursi dari Dapil IV.

PKB dan PDI Perjuangan meraih tiga kursi. Tiga kursi PKB berasal dari dapil I, II dan III. Sedangkan tiga kursi PDI Perjuangan dari Dapil I, III dan IV.

PKS sendiri hanya meraih dua kursi yang berasal dari Dapil I dan II. Hanura sendiri meraih satu kursi yakni dari Dapil II.

Berikut ini secara lengkap anggota DPRD Kuansing periode 2019 - 2024 berdasarkan Dapil, asal partainya serta perolehan suaranya. Sumber data ini berasal dari KPU Kuansing.

Dapil I

1. Andi Putra (Golkar) = 4.185
2. Juniwarti (PDIP) = 3.221
3. Darmizar (PPP) = 1.929
4. Muslim (Nasdem) = 2.609
5. Agung Rahmat Hidayat (PKB) = 1.651
6. Gusmir Indra (Gerindra) = 2.327
7. Aprison (PAN) = 2.338
8. Romi Alfisah Putra (Golkar) = 2.110
9. Syafril (PKS) = 751
10. Weri Naldi (Demokrat) = 1.182

Dapil II

11. Sastra Febriawan (Golkar) = 2.108
12. Jepriadi (PAN) = 2.448
13. Zulhendri (PPP) = 3.304
14. Solehudin (Gerindra) = 2.457
15. Riko Nanda (Nasdem) = 1.716
16. Aswimar (PKB) = 1.925
17. Darwis (Hanura) = 1.274
18. Adam (Golkar) = 2.064
19. H Suprigianto (PKS) = 1.484
20. Jefri Antoni (Demokrat) = 2.268
21. Maspar Mahmur (PAN) = 1.618

Dapil III

22. Hamzah Alim (Demokrat) = 2.147
23. Azrori Analke Apas (PPP) = 1.183
24. Gamal Harsum (Nasdem) = 2.118
25. Juprizal (Gerindra) = 2.054
26. Erdizal Is (PKB) = 1.150
27. Satria Mandala Putra (PDIP) = 1.102

Dapil IV

28. H Sutoyo (Golkar) = 2.102
29. Mahmudi (PDIP) = 1.503
30. Fedrios Gusni (Demokrat)
31. Hisron (Gerindra) = 1.727
32. Jhonson Sihombing (Nasdem) = 1.238
33. Hengki Rustop (PAN) = 1.333
34. Naswan (PPP) = 1.035
35. Endri Yupet (Golkar) = 1445

Dapil 1 meliputi kecamatan Sentajo Raya, Benai dan Kuantan Tengah. Dapil II meliputi kecamatan Kuantan Hilir, Cerenti, Pangean, Logas Tanah Darat, Inuman dan Kuantan Hilir Seberang.

Untuk Dapil III meliputi kecamatan Kuantan Mudik, Gunung Toar, Hulu Kuantan dan Pucuk Rantau. Dapil IV meliputi kecamatan Singingi dan Singingi Hilir.

(*)

Berita Terkini