Keinginan Demokrat Gabung ke Pemerintah Telat dan Motif Kelihatan, Politisi PDIP: Jokowi Pasti Jeli

Editor: Doan Pardede
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019)

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Politisi PDI-Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai bahwa keinginan Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah terlambat.

Apalagi, keinginan ini baru diungkap Partai Demokrat setelah hasil Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 diketahui.

"Seharusnya ini sudah dilakukan sebelum pilpres. Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang diekspresikan," kata Andreas saat dihubungi, Selasa (13/8/2019).

Andreas menduga bahwa keinginan Partai Demokrat dalam mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf karena berharap pembagian kekuasaan dalam Kabinet Kerja Jilid II.

"Pernyataan ini juga bisa diartikan bahwa Partai Demokrat ingin mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, tentu dengan harapan ada power sharing dalam kabinet nanti," ujarnya.

Selanjutnya, mantan Ketua DPP PDI-P ini menilai, Presiden terpilih Joko Widodo tentunya mencermati dukungan yang semakin mengalir usai kemenangan Pilpres 2019.

"Presiden Jokowi akan lebih jeli melihat kemungkinan-kemungkinan dukungan yang mengalir pasca-kemenangan dan mengelola dukungan tersebut, sehingga pemerintahan lima tahun ke depan tetap efektif," ucap Andreas.

Sebelumnya, Partai Demokrat disinyalir akan memberikan dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Ya itu sikap resmi dan opsi terdepan. Tapi semua kembali ke Pak Jokowi," kata Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean kepada wartawan, Senin (12/8/2019).

Akan tetapi, Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan bahwa belum ada sikap resmi dari partai.

Syarief mengakui bahwa mayoritas kader Partai Demokrat memang menginginkan bergabung dengan koalisi pemerintah. Namun, ada juga yang menolak usul mendukung pemerintah.

"Ya belum diputuskan sama Majelis Tinggi, Memang kan pembicaraan kan di antara kader kan ada yang mau masuk ada yang tidak," kata Syarief saat dihubungi, Senin (13/8/2019).

Kendati demikian, menurut Syarief, komunikasi yang dibangun bersama Jokowi sangat baik.

Namun, partainya masih mempertanyakan apakah partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) mau menerima penambahan partai.

Baca juga :

Sedikit Berbeda dengan Akhir Juli 2019 Lalu, Ini Jawaban Terbaru Ahok Soal Kans jadi Menteri Jokowi

3 Parpol Pendukung Jokowi-Maruf Ini Bakal Sodorkan Kandidat Sendiri, Bertarung di Pilwali Balikpapan

Sebelumnya, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, arah partainya telah bulat untuk memperkuat pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk lima tahun ke depan.

Namun, menurut dia, dukungan itu belum dinyatakan secara resmi.

Ferdinand mengatakan, saat ini partainya masih menjalin komunikasi intens dengan partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan Jokowi.

Ia mengatakan, Demokrat siap membantu pemerintah jika presiden terpilih Joko Widodo mengajak bergabung.

Selain Demokrat, Partai Gerindra kini juga sedang menjajaki konsep dan program kerja sama dengan PDI Perjuangan kepada Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo meyakini, apa yang mereka sodorkan itu mirip dengan konsep yang selama ini disusun presiden dan wapres terpilih beserta koalisinya.

Terlalu gemuk akan merepotkan Jokowi

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Ary Fernandes, berpendapat, koalisi yang terlalu gemuk cenderung merugikan presiden terpilih, Joko Widodo.

Menurut dia, koalisi gemuk akan mengakibatkan tarik-ulur antara partai dan Jokowi nantinya sehingga menyulitkan posisi pemerintah.

"Apabila tak sependapat dengan Jokowi, partai akan mudah membangun aliansi baru di internal koalisi yang bisa saja akan menyulitkan posisi pemerintah," ujar Arya kepada Kompas.com, Selasa (13/8/2019).

Arya menilai, dengan mengefektifkan koalisi sebelum pemilu dan memberikan alokasi kursi yang proporsional kepada partai pendukung, posisi politik Jokowi sudah cukup aman.

Baca juga :

Bahas Balapan Mobil Listrik di Jakarta, Gubernur Ini Lewat Pintu Samping Istana Saat Temui Jokowi

Surya Paloh dan Airlangga Hartarto Beda Sikap dengan Megawati soal Jatah Menteri di Kabinet Jokowi

Namun, jika koalisi gemuk dan rawan muncul aliansi baru dalam internal koalisi, ia menilai hal ini akan merepotkan Jokowi dalam bernegosiasi tentang kebijakan dan program dengan partai-partai koalisi.

" Koalisi gemuk pun juga berpotensinya terjadi resistensi di internal partai koalisi partai 01. Hal ini sudah terlihat dari tak ikutnya PDI Perjuangan dalam pertemuan para ketum parpol 01," ucap Arya.

Sebagian ketua umum partai politik koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pemilu 2019, Senin (22/7/2019), berkumpul di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat.

Hadir Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sebagai tuan rumah.

Dalam pertemuan itu, tidak tampak ketua umum atau elite parpol PDI Perjuangan, Hanura, Perindo, PSI, atau PBB.

Terkait koalisi, Arya menyarankan Jokowi menguatkan soliditas dengan tidak memborong semua dukungan partai ke koalisi pemerintah.

"Tugas Jokowi adalah memastikan koalisinya solid. Agar koalisi solid, tentu ada harga yang harus dibayar Jokowi. Jika proses pembentukan koalisi dilakukan secara adil, potensi untuk membelot diperkirakan akan kecil. Untuk itu, Jokowi harus menjelaskan komitmen politiknya ke setiap anggota koalisi," papar dia.(*)

Berita Terkini