Kanal

Soal Sekdaprov Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah Trauma, Dewan Usulkan Interpelasi dan Angket

Dosen Hukum Unmul sekaligus menjabat sebagai ketua SAKSI Herdiansyah Hamzah atau yang akrab disapa Castro.

Herdiansyah Hamzah berpendapat, jika anggota DPRD Kaltim serius mengusulkan hak angket, maka ada dua alasan untuk gunakan hak angket.

"Setidaknya ada dua pelanggaran serius Gubernur.

Pertama, pembangkangan atau penolakannya terhadap Keppres No.133 Tahun 2018 terkait penetapan Abdullah Sani sebagai Sekdaprov," ungkap Castro, sapaan akrabnya, kepada Tribun, Kamis (24/10/2019).

Alasan kedua, lanjut dia, masih difungsikannya M.Sabani sebagai Plt. Sekdaprov yang notabene jabatan Pelaksana Tugas.

"Secara hukum, otomatis gugur pascapelantikan Abdullah Sani oleh Mendagri tanggal 16 Juli lalu," bebernya. 

Dengan dua alasan itu, menurut Castro, peluang menggunakan hak angket di dapat diterima dan disetujui oleh forum paripurna.

Setelah disetujui dibentuk panitia angket dengan masa kerja 60 hari.

"Jadi sekarang tinggal keseriusan DPRD dalam menggunakan hak angket itu.

Jangan sampai "masuk angin" lagi seperti sebelum-sebelumnya (usulan menggunakan hak DPRD hanya sebagai gertak untuk bargaining).

Trauma saya. Contoh polemik lahan Trans Studio dan proyek Masjid di Lapangan Kinibalu," sindir Castro.

Daftar anggota DPRD Kaltim yang mendukung hak interpelasi (TRIBUNKALTIM.CO/ BUDHi HARTONO)

Halaman
1234
Penulis: Budhi Hartono
Editor: Rita
Sumber: Tribun Kaltim

Anggota Polisi Ketahuan Keluar Tak Pakai Masker, Kapolda Jabar: Selesai Diperiksa, Saya Mutasi

Berita Populer