Ribut APBD DKI Jakarta dengan Anies Baswedan, Dukungan Ahok Jadi Dewan Pengawas KPK Ramai di Twitter
Ribut APBD DKI Jakarta dengan Anies Baswedan, dukungan Ahok jadi Dewan Pengawas KPK ramai di Twitter
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Ribut APBD DKI Jakarta dengan Anies Baswedan, dukungan Ahok jadi Dewan Pengawas KPK ramai di Twitter.
Isu Basuki Tjahaja Purnama BTP atau Ahok menjadi Dewan Pengawas KPK menguat.
Bahkan, di Twitter muncul dorongan publik agar suami Puput Nastiti Devi ini ditunjuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menjadi Dewan Pengawas KPK.
• Kisah Lengkap Layangan Putus, Percaya Suami Jaga Pandangan Mata, Tapi Honeymoon dengan Selebgram
• Afridza Munandar di Mata Pebalap MotoGP Maverick Vinales, Dapat Gelar Juara dari Adik Marc Marquez
• Dua Calon Kabareskrim, Satu Mirip Kapolri Idham Aziz dari Polda Metro Jaya, PR Usut Novel Baswedan
• Prediksi Prabowo Subianto Out dari Kabinet Jokowi, Rocky Gerung Sindir Mahfud MD Soal Radikalisme
Sebelumnya, Ahok, ramai berbalas komentar dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal rancangan APBD 2020 DKI Jakarta yang ramai disorot publik.
Wacana ini muncul di tengah ramainya pembahasan APBD DKI Jakarta yang banyak disorot publik.
Setidaknya akun Twitter Rudi Valinka@kurawa mensosialisasikan wacana itu.
Di Twitter-nya, dia menulis
"Kalo kalian setuju Ahok @basuki_btp kita ajukan menjadi salah satu calon anggota Dewan Pengawas KPK RI maka silahkan Rituit Tantangan 10.000 rituit bisa tercapai gak ? Supaya twit ini sampai ke tangan pak@jokowi".
Cuitan soal dukungan Ahok jadi pengawas KPK. (twitter rudi valinka@kurawa)
Cuitan soal dukungan Ahok jadi pengawas KPK. (twitter rudi valinka@kurawa)
Hingga Senin pagi, cuitan tersebut telah di-retweet hingga 17 ribu kali.
Selain Ahok, nama Antasari Azhar juga disebut berpeluang jadi Dewan Pengawas KPK.
Diketahui, kepada wartawan di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo akan menunjuk langsung Dewan Pengawas KPK.
Beberapa waktu lalu juga muncul isu yang menyebut Dewan Pengawas KPK akan diisi Antasari Azhar dan Basuki Tjahaja Purnama BTP atau Ahok.
Dilansir dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo tidak menggunakan panitia seleksi untuk menentukan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
