Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Anak Buah Anies Baswedan masih pikir-pikir berikan izin reuni PA 212 di Monas, doakan Rizieq Shihab.
PA 212 berencana kembali menggelar reuni di Monas yang salah satu agendanya berdoa untuk kepulangan Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi.
PA 212 pun mengklaim telah mengantongi izin reuni di Monas dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, untuk mendoakan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI kembali ke Tanah Air.
Persaudaraan Alumni atau PA 212 klaim telah mendapat izin dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengadakan reuni Akbar 212 di Monas, Jakarta Pusat.
Rencanya, reuni PA 212 itu akan digelar lagi di Monas pada Senin (2/11/2019) mendatang.
Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau GNP Ulama, Yusuf Martak, dalam siaran di Kompas TV, Kamis kemarin, menyebutkan reuni tahun 2019 ini rencananya akan berupa acara berdoa bagi bangsa dan kepulangan Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi.
• Dihadapan Akbar Tanjung dan Hamdan Zoelva, Mahfud MD Curhat Diberi Harapan Palsu oleh Jokowi dan SBY
• Menkopolhukam Mahfud MD Bantu Pencalonan Denny Indrayana di Pilkada Kalsel? Eks Tim Hukum Prabowo
• Anggota Megawati Sebut Kepala Daerah Siapkan Anggaran Aparat Keamanan, Bukti Kapolres Minta Jatah
• Ketua DPR RI Puan Maharani, Ponakan Sukmawati Curhat Susahnya Jadi Menteri Jokowi, Cuti Pun Tak Enak
Namun Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri, anak buah Anies Baswedan mengatakan, pihaknya masih akan membahas dalam rapat soal perizinan penggunaaan Monas untuk acara reuni PA 212 ini.
“Masih mau rapat itu, besok aja, kalau besok sudah ada (keputusan) baru berani ngomong,” ujar Taufan Bakri saat dihubungi, Kamis malam.
Ia belum bisa memastikan apakah Pemprov DKI Jakarta akan memberikan izin atau tidak.
Menurut Taufan Bakri, rapat untuk membahas izin kegiatan tersebut akan digelar Jumat ini.
Rapat akan dihadiri tim pengamanan, unsur TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta.
“Ini kan dia minta izin tempat.
Oleh Monas diizinkan atau enggak.
Belum rapat, besok baru rapat,” kata Taufan Bakri.
Selain perizinan, rapat itu nanti akan membahas pula perkiraan jumlah orang yang akan hadir.
Pemprov DKI Jakarta dan tim keamanan dan berkoordinas guna mencipatakan suasana yang tertib dan nyaman.
“Kami prediksi dari hasil dialog kami tanya ke mereka nanti kira-kira berapa banyak massa datang, siapa aja yang bergerak,” kata dia.
Soal Kepulangan Habib Rizieq Shihab FPI
Terpilihnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam kabinet Indonesia Maju ditanggapi santai Ketua II Persaudaraan Alumni atau PA 212, Ustadz Haikal Hassan.
Menurutnya, janji Prabowo Subianto kala bergabung dengan PA 212 tidak perlu ditepati, sebab mereka akan memulangkan Habib Rizieq Shihab ke tanah air sendiri.
Hal tersebut diungkapkan oleh Haikal Hassan dalam wawancara usai mengikuti program Indonesia Lawyer Club TV One yang diunggah lewat channel Youtube Indonesia Lawyers Club pada Rabu (30/10/2019).
Dalam sesi wawancara, Ustadz Haikal Hassan ungkapkan janji Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sesaat bergabung dengan PA 212 dalam pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.
Salah satu janji yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra itu adalah memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam ( FPI ) dari tanah suci Mekah ke Indonesia.
Namun, seiring dengan kekalahan pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) itu dalam kontestasi pemilihan Presiden Pilpres 2019 lalu hingga bergabungnya Prabowo Subianto dalam barisan pembantu Jokowi, janji mulai buyar.
Bahkan, Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria menyebut pemulangan Habib Rizieq Shihab bukan merupakan kewajiban Menteri Pertahanan.
"Itu kompleks, ya itu kompleks, itu emang betul janjinya beliau, dan tidak elok kalau umpamanya ada satu orang dari Gerindra yang berkata 'itu bukan tugas Menhan!'. Ya nggak eloklah kata-kata seperti itu, bisa aja 'kita akan kordinasi dengan hal yang terkait, dengan apa?'," ungkap Ustadz Haikal Hassan.
Pernyataan keras yang disampaikan politikus Partai Gerindra itu katanya tidak membuat relawan serta simpatisan PA 212 untuk memelas, apalagi mengemis.
Mereka mengaku akan berusaha sendiri untuk memulangkan Habib Rizieq Shihab dari tanah suci.
Dirinya menegaskan jika seluruh barisan PA 212 tidak akan menggantungkan harapan kepada Prabowo SUbianto, apalagi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Sebab menurutnya, pulang atau tidaknya Habib Rizieq Shihab kini tidak menjadi masalah.
"Kita nggak akan mengemis, nggak akan mengemis untuk memulangkan Habib Rizieq Shihab itu dengan siapa?
Dengan siapa? nggak akan, nggak akan mengemis-mengemis kita.
Semua akan mengikuti mekanismemnya.
Sebentar lagi Insya Allah pulang dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri.
Nggak perlu dukungan dan nggak perlu bantuan dari yang lain-lain, kita nggak berharap seperti itu," ungkap Ustad Haikal Hassan.
"Kita nggak menggantungkan harapan ini kepada pak Jokowi untuk memulangkan? tidak.
Nggak menggantungkan harapan kepada pak Prabowo Subianto untuk memulangkan? Tidak.
Tidak, tidak, tidak. Pulang atau tidak nggak ada masalah!," tegasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, proses pemulangan Habib Rizieq Shihab bukan merupakan tugas Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan.
Tetapi dibutuhkan dua kementerian lainnya, antara lain Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Sehingga, permintaan relawan maupun simpatisan yang tergabung dalam PA 212 untuk memulangkan Habib Rizieq Shihab tidak dapat dilakukan oleh Prabowo Subianto.
"Terkait dalam hal permintaan Alumni PA 212 untuk mengembalikan Habib Rizieq, tentu itu menjadi tugas daripada kementerian terkait."
"Ada di situ Kementerian Luar Negeri yang bertanggung jawab terhadap seluruh WNI di luar negeri."
"Ada Kemenkum-HAM yang bertanggung jawab terkait dengan masalah-masalah hukum seluruh warga negara yang di luar negeri, termasuk Imigrasi," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
"Juga tentu menjadi urusan Kemendagri terkait politik dan sebagainya."
"Setidaknya ada tiga kementerian ini yang terkait, dan tentu ini bukan menjadi tugas Kementerian Pertahanan," tuturnya.
Menurut Ahmad Riza Patria, permintaan memulangkan Rizieq Shihab sudah diajukan PA 212 sejak Prabowo Subianto menjadi calon Presiden.
Namun, karena Prabowo Subianto tak terpilih menjadi Presiden dan saat ini menjabat menteri, Riza meminta masyarakat memahami Prabowo Subianto harus menjalankan visi misi Presiden Jokowi.
Pengamat Tegaskan Pemerintah Harus Berupaya Pulangkan Rizieq Shihab Sesuai Pasal-pasal Ini
Muhammad Taufik, ahli hukum pidana mengatakan, pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap semua Warga Negara Indonesia (WNI).
Menurutnya, kewajiban memberikan perlindungan terhadap WNI itu termasuk memulangkan seseorang ke Indonesia, apabila tersangkut masalah atau sudah habis izin masa tinggal di luar negeri.
Hal itu tanpa terkecuali, termasuk Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizieq Shihab.
Dia menjelaskan, kewajiban pemerintah ini telah diamanatkan undang-undang.
Yakni UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan, kemudian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. (*)