Pemaparan Visi Misi Bakal Calon Bupati, Darlis Pattalongi: APBD Kukar Besar tapi Masih Ada Mangkrak
Pemaparan Visi Misi Bakal Calon Bupati, Darlis Pattalongi: APBD Kukar Besar tapi Masih Ada Mangkrak
Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG-Pemaparan visi misi bakal calon bupati, Darlis Pattalongi: APBD Kukar besar tapi masih ada mangkrak
Setelah KH Abu Ali memaparkan visi dan misi calon Wakil Bupati Kutai Kartanegara di PAN, Darlis Pattalongi menjadi peserta kedua dalam pemaparan visi dan misi.
Ketua DPW PAN Kaltim ini pun menjelaskan berbagai macam visi dan misi yang dilakukannya jika terpilih sebagai Bupati Kukar.
Dalam pemaparannnya, ia melihat masih rendahnya penyerapan APBD di Kutai Kartanegara.
Hal itu ia jelaskan secara jelas di presentasi miliknya di aula hotel Grand Fatma Tenggarong, Minggu (22/12/2019).
Ia menilai rendahnya pembangunan di Kukar bukan karena sedikitnya APBD yang diberikan oleh pusat. Justru minimnya efisiensi dan perencanaan anggaran di Kukar itu sendiri.
Bahkan ia juga heran pada tahun 2013 saja APBD Kukar pernah mencapai nilai Rp 9 triliun. Namun pembangunan di kala itu justru masih belum dirasakan maksimal.
"Ibaratnya anak kecil diberi sangu Rp 20 ribu dan tiba-tiba diberi sangu Rp 1 juta. Tentu akan terjadi kebingungan mau beli apa dengan anggaran sebanyak itu.
Yang jadi adalah pembelajaan yang tidak terserap maksimal," ucap Darlis Pattalongi.
Selain penyerapan anggaran yang kurang maksimal, ia menilai Pemerintah Kabupaten Kukar dari waktu ke waktu selalu fokus ke sektor pertambangan.
Padahal sektor tersebut merugikan bagi masyarakat dari sektor lingkungan.
"Secara teori uang ekstraktif memiliki konsekuensi yaitu kerusakan alam. Belum lagi recovery yang membutuhkan dana besar," ucap Darlis.
Selain itu, ia juga mengkritik beberapa sektor lainnya. Seperti mangkraknya pembangunan di wilayah Kutai Kartanegara.
Hal tersebut terjadi karena di pemerintahan lampau perencanaan pembangunan belum terbentuk secara sistematis.
"Penganggaran harus berbasis masalah bukan keinginan. Anggaran harus berbasis masalah bukan kebutuhan ataupun keinginan.