Kanal

Percepat Perubahan Badan Hukum Perusda MBS dan BKS, DPRD Kaltim Konsultasi ke Kemendagri

KONSULTASI : Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) dalam rangka membahas percepatan perubahan badan hukum Perusda MBS dan BKS, Kamis (30/1/2020).

JAKARTA. Menindaklanjuti kepastian perubahan badan hukum dua perusahaan daerah (perusda) milik Pemprov Kaltim, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim melakukan konsultasi ke Kementrian Dalam Negri (Kemendagri), Kamis (30/1/2020).

Kedua perusda tersebut yakni Melati Bakti Satya (MBS) dan Bara Kaltim Sejahtera (BKS). Perubahan badan hukum tersebut dilakukan sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 54 tahun 2017.

Adapun kunjungan Bapemperda DPRD Kaltim, dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Kaltim Muspandi, didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo serta dihadiri oleh seluruh Anggota Bapemperda DPRD Kaltim.

Disampaikan Muspandi, dari hasil konsultasi Bapemperda, terkait dengan perubahan badan hukum MBS dan BKS. Pihak Kemendagri sebut dia telah menerima dokumen tersebut.

“Sudah mendapat fasilitasi di kementrian, tinggal menunggu ditandatangani oleh pimpinannya dan berita acaranya,” terang dia.

Konsekuensi jika perusda ini tidak dilakukan perubahan badan hukum, lanjut Muspandi, praktis perusda yang ada tidak mempunyai legalitas hukum. “Artinya, sampai dengan hari ini, kegiatan yang dilakukan perusda bisa berdampak hukum kedepannya,” bebernya.

Karena aturan, membuat permintaan perubahan badan hukum perusda ini minta disegerakan. Untuk itu, sebut Muspandi, Pemprov Kaltim mesti menunggu. Hanya saja, berkaitan dengan evaluasi perusda yang dilakukan DPRD , itu hal yang berbeda.

“Perubahan badan hukum ini pun tidak akan berpengaruh terhadap kewenangan legislatif dalam melaukan pengawasan. Tetap, semua perusda mendapat pengawasan oleh legislatif, karena itu sudah masuk dalam tufoksi DPRD itu sendiri,” terang Muspandi.

Artinya, dengan perubahan badan hukum itu, selan menjalankan amanat undang-undang dan peraturan pemeritahan, juga tidak mengurangi kewenangan DPRD selaku itra kerja dari perusda.

“Justru, kewenangan legislatif sebagai pengawasan lebih terjamin. Tapi, dalam memutuskan segala sesuatunya, perusda ini tetap melalui pada rapat tertinggi, yakni rapat pemegang saham,” jelas Anggota Komisi III DPRD Kaltim ini. (adv/hms6)

Editor: Achmad Bintoro

Video Detik-detik Kades di Sulsel Dikeroyok dan Dihajar Warga, Polisi: Karena Dilarang Salat

Berita Populer