Daftar Harta Kekayaan Jenderal Polisi - TNI Pembantu Jokowi, Berkas Tito Karnavian Tak Bisa Diakses

TRIBUNKALTIM.CO - Simak daftar harta kekayaan Jenderal polisi - TNI pembantu Jokowi, berkas Tito Karnavian tak bisa diakses.

Beberapa Jenderal pensiunan atau purnawirawan polisi maupun TNI membantu di dalam Pemerintah Joko Widodo dan Maruf Amin.

Para Jenderal ini ada yang tertib melaporkan harta kekayaan mereka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, secara berkala.

Namun, ada pula yang tak rutin melaporkannya.

Berikut daftar harta kekayaan purnawiraan TNI-Polri yang menjadi menteri di Kabinet Jokowi.

Kerja Joko Widodo ( Jokowi) dalam periode keduanya menjadi presiden kini dibantu 34 menteri dan 8 pejabat setingkat Menteri.

• Sandiaga Uno Beri Solusi Jiwasraya, BUMN yang Sakit ke Erick Thohir, Arya Sinulingga Ungkap Hal Ini

• Strategi Calon Pendamping Anies Baswedan Atasi Banjir Jakarta: Pindah Saja Ente, Saya Juga Kelelep

• Penyebab Tak Ada Pasien di Indonesia Positif Infeksi Virus Corona, Ternyata Tak Punya Alat Deteksi

• Mahfud MD Bocorkan Pemerintah Jokowi akan Cari Pulau Tak Berpenghuni untuk Pasien Terpapar Virus

Kinerja para 'pembantu' Jokowi ini selalu jadi sorotan apabila pada 30 Januari lalu, mereka tepat bekerja selama 100 hari.

Posisi para menteri ini diisi dari berbagai kalangan, termasuk dari unsur TNI - Polri.

Setidaknya ada enam purnawirawan yang ditunjuk Jokowi untuk membantunya bekerja di periode kedua.

Mereka adalah Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan), Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi), dan Fachrul Razi (Menteri Agama).

Juga ada Terawan Agus Putranto (Menteri Kesehatan), Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri), dan Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan).

Sama seperti pejabat lainnya, mereka harus melaporkan harta kekayaan yang dimiliki kepada KPK.

Untuk kemudian oleh KPK dirilis dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sayangnya, dari keenam menteri dari purnawiraan TNI-Polri, hanya empat menteri yang harta kekayaannya ada di situs LHKPN KPK.

Itu pun ada satu menteri yang laporan harta kekayaannya tidak bisa dibuka karena sudah terlalu lama.