Ibu Kota Negara

Penunjukan Ahok dan 3 Sosok Ini Jadi Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Ilegal, PKS Ungkap Alasannya

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).

TRIBUNKALTIM.CO - Penunjukan Ahok dan 3 sosok ini jadi calon pemimpin Ibu Kota Negara ilegal, PKS ungkap alasannya.

Presiden Jokowi mengumumkan 4 sosok calon pemimpin Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

Sosok tersebut yakni Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Bambang Brodjonegoro dan Tumiyana.

Meski demikian, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai penunjukan Ahok dkk tersebut ilegal.

Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempertanyakan dasar pembentukan Badan Otorita di Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan, belum pernah ada pembahasan Rancangan Undang-Undang ( RUU) Ibu Kota Negara ( IKN).

KPP Pratama Penajam akan Pindah ke Lokasi Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara

Triwulan 3, Pemetaan Lahan Ibu Kota Negara RI di Kalimantan Timur Selesai, Total 412 Ribu Hektare

"Kami masih mempertanyakan dasar pembentukan Badan Otorita ini karena pembahasan RUU IKN belum ada," ujar anggota Komisi II DPR RI ini kepada Tribunnews.com, Kamis (5/3/2020).

Untuk itu PKS kata dia, mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hati-hati melaksanakan kebijakan tanpa payung hukum yang kuat, seperti ingin membentuk Badan Otorita IKN.

"Ini era keterbukaan dan kebijakan pemerintah bisa digugat oleh publik," tegas Mardani.

Jokowi Sebut Nama Ahok Hingga Azwar Anas Calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara

Halaman
1234