Ibu Kota Negara

Singgung Soal Ibu Kota Negara, Wakil Ketua KPK Sebut 2/3 Aset Pemprov Kaltim Belum Tersertifikasi

Penulis: Risnawati
Editor: Rahmad Taufiq
Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomango saat diwawancarai awak media di Aula Makodam VI Mulawarman, Rabu (11/3/20)

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomango hadir sebagai narasumber di Rapim Kodam VI Mulawarman yang dibuka pada hari Rabu (11/3/20) di Aula Makodam VI Mulawarman.

Pembekalan tersebut berkenaan dengan Pencegahan Korupsi.

Seusai acara, Nawawi berkesempatan menemui para awak media untuk memberikan pernyataan.

Dalam wawancaranya, ia menyinggung soal Ibu Kota Negara ( IKN ) baru.

Ia mengatakan mengenai sertifikasi aset-aset pemerintah daerah Kaltim sedikit di bawah daerah provinsi lain di Indonesia.

450 Prajurit TNI akan Diberangkatkan ke Perbatasan, Ini Pesan Pangdam VI/Mulawarman

"Kalau boleh kami katakan, bahwa Kaltim khususnya agak sedikit di bawah dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Hampir 2/3 lebih dari aset lahan milik pemerintah daerah itu belum tersertifikasi. Dan itu akan menjadi persoalan" ujarnya.

Ia menjelaskan persoalan IKN itu bakal tetap ada, mengingat IKN yang sudah di ujung mata dengan kondisi yang seperti ini.

Tidak mengherankan orang-orang akan bilang bakal muncul praktik mafia-mafia jual beli tanah dengan harga yang tiba-tiba tinggi.

Pangdam VI Mulawarman Mayjen Subiyanto Sebut Nama Danrem 092 Maharajalilla Masih Digodok

"Aset pemerintah daerah saja belum bisa diurusi gitu. Gimana persoalan kayak yang seperti itu," jelasnya.

Ia menerangkan bahwa pihaknya memiliki Korsupdak (Koordinasi dan supervisi penindakan) dan Korsupgah (Koordinasi dan supervisi pencegahan) korupsi di setiap daerah.

"Kami di sini punya Korsup, Korsupgah dan Korsupdak. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba ada operasi tangkap tangan. Itu karena kami di daerah punya Korsupdak," pungkasnya. 

Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto Tinjau Pembangunan Markas Korem 092 Maharajalilla

Pangdam VI/Mlw Buka Rapim Kodam VI/Mulawarman Tahun 2020

Dalam pelaksanaan Rapim Kodam VI/Mulawarman tahun ini, Pangdam dan Kapolda Kaltim serta satuan jajaran dibawahnya menerima pembekalan oleh pimpinan KPK Wakil Ketua KPK Bapak Nawawi Pomango tentang Pencegahan Korupsi. (HO - PENDAM VI MLW)

Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Kodam VI/Mulawarman di Aula Makodam, Jalan Jenderal Sudirman No.17, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (11/03/2020).

Rapim ini diikuti 108 Komandan Satuan dan Kepala Badan Pelaksana Kodam sebagai para unsur pimpinan di satuan jajaran Kodam VI/Mulawarman.

Rapim kali ini mengusung tema "Membangun Kodam VI/Mulawarman yang Adaptif".

Pangdam dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh para Dansat karena atas kinerjanya sehingga prajurit dan PNS Kodam VI/Mulawarman tahun 2019 telah dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan kinerja.

Hal tersebut tercermin terlihat berdasarkan hasil audit internal dari Itjenad yang baru saja dilakukan dan tidak ditemukannya adanya penyimpangan.

Dalam penyampaiannya, Pangdam VI/Mulawarman memberikan informasi kepada para Dansat bahwa sampai saat ini kepercayaan publik atas kinerja TNI masih dalam urutan teratas dan itu merupakan hasil kerja keras para prajurit.

Berkaitan dengan tema yang diusung dalam Rapim, Pangdam VI/Mulawarman menegaskan semua personel TNI harus mengikuti perkembangan, harus fleksibel untuk menuju kemajuan kemajuan di masa-masa yang akan datang.

"Tema diatas sesuai jati diri TNI sebagai prajurit profesional diharapkan harus mampu dan mudah menyesuaikan dengan dinamika situasi yang terjadi dalam mengemban tugas guna menjaga stabilitas wilayah Kodam VI/Mulawarman yang menghadapi perhelatan Pilkada serentak tahun 2020 dan mendukung rencana persiapan perpindahan ibu kota negara," ujarnya.

Berkaitan dengan Pilkada serentak dalam beberapa bulan kedepan, netralitas TNI kembali diingatkan oleh Pangdam.

Salah satu yang dipandang dapat mempengaruhi Pilkada oleh para kontestan tentunya adalah TNI-Polri yang mempunyai jangkauan sampai di desa-desa.

“Menurut padanggan para kontestan,TNI-Polri karena punya Babinsa dan Bhabinkamtibmas punya jangkauan luas hingga ke desa-desa,” pungkas Pangdam.

Jenderal Bintang Dua tersebut mengingatkan para Dandim jajaran Kodam VI/Mulawarman yang daerahnya akan melaksanakan Pilkada jangan sampai terjebak dalam hal-hal yang dapat merugikan nama satuan, terutama TNI Angkatan Darat dan TNI sendiri hanya gara-gara hal yang sepele.

“Jangan sampai menjadi kosumsi publik gara-gara hal sepele untuk menjelekan nama TNI, TNI AD, satuan itu sendiri. Ini harus mulai dipahami oleh para Dandim,” pesannya.

Ditambahkan oleh Pangdam, rencana yang telah disusun oleh Asrendam maupun Asisten lainnya kemungkinan akan ada perubahan perubahan dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berubah cepat saat ini.

Sebagai contoh yang paling nyata adalah pembangunan IKN, kita pun harus menyesuaikan.

Seperti rencana pembangunan Ibukota Negara khususnya lembaga pemerintahan itu akan menggunakan desain oleh pemerintah pemerintah pusat sendiri seperti yang disampaikan oleh juru bicara presiden.

"Dari rencana pembangunan IKN memerlukan pengamanan super ketat dari pihak TNI, hal itu yang perlu kita sesuaikan jumlah personel yang sekarang ada di Kodim PPU khususnya Koramil Sepaku belum mencapai 100 persen mungkin baru 80 persen.

Tentu akan kita kaji kembali, bisa saja jumlah Babinsa yang ada di desa itu mencapai tiga orang mengingat pembangunan IKN, perlunya tambahan untuk pengamanan," kata orang nomor satu di Kodam VI/Mulawarman.

Dalam pelaksanaan Rapim Kodam VI/Mulawarman tahun ini, Pangdam dan Kapolda Kaltim serta satuan jajaran dibawahnya menerima pembekalan oleh pimpinan KPK Wakil Ketua KPK Bapak Nawawi Pomango tentang Pencegahan Korupsi.

Pembekalan yang diikuti juga oleh pejabat pemerintah daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai bagian dari memberikan pengetahuan berkaitan dengan upaya pencegah an Korupsi di wilayah Kodam VI/Mulawarman.

Baca Tentang:

Ibu Kota Negara

(*)