Kanal

Anggota DPRD Kaltim Segera Jalani Rapid Test Covid-19, Makmur Serahkan Jadwalnya ke Komisi IV 

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK

SAMARINDA - Melalui Rapat Pimpinan DPRD Kaltim yang digelar pekan lalu, dewan menyepakati untuk menyetujui pelaksanaan test kesehatan berupa rapid test corona virus  disease 2019 (covid-19) bagi Anggota DPRD Kaltim.

Keputusan tersebut juga disampaikan secara resmi pula kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk dikoordinasikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim.

"Kita koordinasikan juga melalui Komisi IV DPRD Kaltim terkait jadwal dan prosesnya, tidak ada masalah. Anggota DPRD yang ingin rapid test dipersilahkan, mekanismenya bisa dikomunikasikan lebih lanjut," ungkap Politisi asal Dapil Bontang, Kutai Timur dan Berau ini.

Sementara itu, menyinggung pasien terkonfirmasi positif di Kaltim, Makmur mengimbau masyarakat untuk selalu disiplin dalam menjaga kesehatan untuk menghindari penularan covid-19.

"Saat ini klaster gowa ini yang memang menjadi masalah. Untuk mencegah penularan lebih luas, pemerintah daerah masing-masing pada perangkat unit kerjanya hingga ketingkat bawah juga mengupayakan agar turut mendorong kedisiplinan di masyarakat," urai  Politisi yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Berau ini.

Imbauan tersebut menurut Makmur juga dia tujukan untuk terus berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan covid-19.

Selain itu, ia menilai kunci dari percepatan penanganan adalah berada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai panglima dalam perang melawan covid-19.

"Baru-baru ini ada beberapa diskusi penting yang saya ikuti bahwa pihak yang diberi  mandat dari presiden untuk menanggulangi masalah ini maka dialah yang bertanggung jawab, sehingga dalam kondisi pandemi yang masih berlangsung dengan sejumlah dan kebijakan dikeluarkan seperti kegiatan sekolah dan transportasi laut serta udara yang ingin dibuka kembali tetap harus memperhatikan rekomendasi dari pihak yang diberikan amanat untuk mengatasi covid-19," kata Makmur.

Oleh sebab itu Makmur secara tegas berpendapat bahwa rekomendasi BNPB dan Kementerian Kesehatan adalah rujukan utama yang harus diikuti.

Makmur juga menambahkan bahwa banyak hal perlu kita pelajari dari negara lain, seperti di Malaysia saat ia berkunjung bersama kepala kampung dan makan disalah satu rumah makan.

Namun keesokan harinya saat kembali ke rumah makan yang sama tersebut, ternyata ditutup secara resmi oleh Dinas Kesehatan setempat karena tidak menjalankan standar operasional.

"Seperti pegawai tidak menggunakan celemek dan tidak menggunakan alas kaki. Hal yang terlihat sederhana, namun mereka menjalankannya dengan tegas demi kepentingan bersama yaitu bangsa dan negara. Dan selama seminggu rumah makan itu ditutup sebagai sanksi atas pelanggaran dan dipasang papan pengumuman penutupan dari dinas kesehatannya," jelas Makmur.

Sehingga pengalaman yang dapat pelajari yakni Makmur meyakini bahwa perlawanan terhadap covid-19 akan berhasil apabila semua konsisten menjalankan semua rekomendasi dan anjuran dari BNPB dan Kementerian Kesehatan. (adv/hms5)

Editor: Achmad Bintoro

Berita Populer