Mendagri Tito Karnavian Pertanyakan Dana Pilkada Kutai Timur, Minta Aparat Hukum Turun Selidiki

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian menyoroti pencairan dana Pilkada Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur yang belum 100 persen.

Ini disampaikan saat rapat koordinasi Pilkada serentak yang bertempat di Kota Balikpapan, Sabtu (18/7/20).

Dari laporan yang diterimanya, pencairan dana untuk Pilkada berdasar kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Dana (NPHD) kabupaten Kutai Timur dinilai belum maksimal.

Ini dibuktikan bahwa pencairan dana itu baru progres keseluruhan baru sebesar 60 persen. Rinciannya untuk KPU 42,20%, Bawaslu 41,78%, dan untuk dana keamanan baru 4,67%.

Baca Juga:Pilkada Serentak 2020, Mendagri Tito Karnavian Sebut Baru Kaltara Saja, Anggaran Sudah 100 Persen

Baca Juga:Di Wilayah Kaltara, PDIP Umumkan Tiga Pasang Kandidat yang Diusung dalam Pilkada Serentak

"Saya minta Ditjen Keungan Daerah tolong dicek, kita akan bongkar isi kasnya , karena disini saldo tertera hanya Rp 58,76 miliar," ujarnya, Sabtu (18/7/20).

Mantan Kapolri itu pun turut kebingunan dan mempertanyakan kemana dana itu dilarikan. Pasalnya saldo kas dan APBD Kutai Timur sangat berbanding terbalik.

Dimana diketahui, setelah hasil refocusing anggaran covid-19, Kabupaten Kutai Timur masih diurutan kedua tertinggi setelah Kabupaten Kutai Kertanegara yakni memiliki APBD senilai Rp 2,5 triliun.

"Yang menjadi pertanyaan saya, cek APBD ternyata Kutim nomor dua terbesar setelah Kukar, tapi di kasnya hanya ada Rp 58 miliar saya bingung. Sementara kas kota lain ini masih tinggi," bebernya.

Ia pun meminta segenap jajarannya untuk bisa mendalami masalah pencairan dana Pilkada di kabupaten itu.

Bahkan dari nada bicaranya, Tito tampak geram dan tak segan untuk menurunkan Irjennya.

Ia juga meminta Inspektorat dan Gubernur mengecek kemana larinya dana Pilkada Kabupaten Kutai Timur.

Ia mengingatkan bahwa jangan sampai mengutamakan proyek lain sehingga agenda politik nasional menjadi disepelekan.

"Disrekrimsus cek, lidik kemana larinya anggaran buat apa saja dibayarnya sehingga hanya sisa Rp 58,6 miliar. Ini satu-satunya daerah yang dana pencairan Pilkadanya terendah," terangnya.