Pemberhentian Bupati Jember Faida Belum Pasti, Mendagri Tunggu Hasil Uji Materi dan Rekomendasi MA

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pemberhentian Bupati Jember Faida Belum Pasti, Mendagri Tunggu Hasil Uji Materi dan Rekomendasi MA

TRIBUNKALTIM.CO - Pemberhentian Bupati Jember Faida belum pasti, pasalnya Kementerian Dalam Negeri masih harus menunggu hasil uji materi dan rekomendasi dari Mahkamah Agung. 

Oleh karena masih menunggu proses di Mahkamah Agung itu lah, sehingga Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan surat pemberhentian Bupati Jember Faida.

Proses uji materi juga akan memberikan kesempatan Bupati Faida untuk membela diri. 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun menjelaskan Kemendagri masih menunggu menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pemakzulan Bupati Jember Faida.

Hal ini, kata Tito, sesuai Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur tentang ketentuan pemberhentian kepala daerah.

MA akan memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD Jember paling lambat 30 Hari setelah permintaan DPRD diterima MA.

Bupati Jember Faida tak Tinggal Diam Setelah Dimakzulkan DPRD, Apa Kata Mendagri Tito Karnavian?

Dilengserkan DPRD Jember, Bupati Faida Sikapi Rencana Dewan Kirimkan Hasil HMP ke Mahkamah Agung

Mengintip Harta Kekayaan Faida Bupati Jember yang Dimakzulkan DPRD, Dari Tanah Sampai Toyota Alphard

Dimakzulkan DPRD, Bupati Jember Faida Bukan Orang Sembarangan, Dokter Berprestasi, Lihat Hartanya

Hasil uji materi di MA akan memberikan rekomendasi apakah pemberhentian Bupati Jember sudah cukup bukti atau tidak.

Tito menjelaskan tak mau terburu-buru membuat keputusan dan tetap menghormati proses hukum yang berlaku.

“MA nanti akan menguji, setelah menguji semua apa ada buktinya segala macam, di situ tentu ada hak untuk membela diri dari yang dimakzulkan katakanlah begitu Bupati Jember, nanti apapun hasil keputusan MA baru nanti akan diserahkan kepada Mendagri.

Nanti Mendagri akan memberikan keputusan berdasarkan pengujian dari MA,” ujar Tito Karnavian dikutip dari laman resmi Kemendagri, Sabtu (25/7/2020).

Adapun Pasal 80 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur tentang ketentuan pemberhentian kepala daerah menjelaskan diantaranya kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban.

Sebelumnya diberitakan, DPRD Jember memutuskan memakzulkan Faida dari jabatannya sebagai bupati secara politik, yakni melalui sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat ( HMP) pada 22 Juli 2020. Semua fraksi sepakat untuk memberhentikan bupati perempuan pertama di Jember itu.

Faida mengaku akan mengikuti proses yang berlaku. Ia menilai pemberhentian seorang bupati tak gampang dan membutuhkan waktu karena ada proses yang harus dilalui.

Sebelum ada keputusan resmi, ia tetap menjabat sebagai Bupati Jember dan melaksanakan kegiatan rutin.

Halaman
1234