DPRD Kukar Sebut Pembelajaran Tatap Muka Dapat Digelar, Ini Syaratnya

Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara Saparuddin Pabonglean.

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Saparuddin Pabonglean mengungkapkan, pembelajaran tatap muka dapat kembali dilakukan.

Dengan catatan, di zona yang tidak masuk dalam kategori zona merah.

"Masih menunggu peraturan Bupati agar membuka sekolah secara langsung, terutama pada daerah yang zona kuning dan hijau, kecuali zona merah," kata Saparuddin.

Anggota DPRD dari Fraksi PKS tersebut mengakui situasi saat ini dilematis. Jika melihat situasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Sebab, saat pembelajaran daring atau online, terdapat sejumlah persoalan. Mulai dari persoalan jaringan internet, hingga kebutuhan akan paket data untuk kuota internet.

Baca Juga: Pengusaha Terkenal di Samarinda Meninggal Akibat Terpapar Covid-19, Jenazahnya Diambil Keluarga

Baca Juga: Peringatan ke-59 Tahun Gerakan Pramuka, Wakil Bupati Kukar Bantu Sosialisasi Protokol Covid-19

“Termasuk juga kendala dari sisi gurunya, terutama di pedesaan yang juga punya keterbatasan dan teknologi tadi. Termasuk skill atau kemampuan pembelajaran secara daring,” kata Saparuddin.

Menurut Saparuddin, situasi saat ini yang diperlukan adalah pemetaan penyebaran covid-19 hingga desa atau kelurahan di Kukar.

Sehingga dapat menjadi dasar pemerintah untuk membuka sekolah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Menurutnya dari kajian pemerintah menyebutkan lebih mudah mengendalikan atau mengatur sekolah ketimbang di masyarakat, seperti pasar dan lainnya.

“Sehingga ini menurut kami sangat mungkin dilakukan, tetapi dengan mempertimbangkan protokol kesehatan,” jelasnya.

Saparudin menambahkan pihaknya juga akan mendorong pemerintah untuk mengalokasikan sebagian anggaran itu untuk mengatasi persoalan akses internet atau kuota.

Ia menyarankan agar disediakan internet di sejumlah spot-spot di sekitar sekolah, kalau memang tidak bisa secara offline atau sekolah terbuka.

“Tentu penganggaran ini tidak boleh keluar dari aturan atau regulasi yang berlaku, tapi kami mendorong pemerintah untuk mengalokasikan sebagian anggaran itu untuk mengatasi persoalan tersebut,” kata Saparuddin. (*)

Baca Juga: Pasien Covid-19 di Kabupaten Berau Bertambah 5 Kasus dari Klaster Gang Jeruk

Baca Juga: Sudah 41 Kali Pemakaman Covid-19 Dilakukan, Ini Pesan Tim Evakuasi BPBD Samarinda ke Masyarakat

Berita Populer