NEWS VIDEO Video Puan Maharani Matikan Mikrofon saat Fraksi Demokrat Interupsi Viral

TRIBUNKALTIM.CO - Insiden mikrofon milik anggota DPR fraksi Demokrat dimatikan saat memberikan interupsi dalam rapat paripurna pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi viral di media sosial.

Mengenai insiden tersebut, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin memberikan penjelasan.

Diketahui kejadian tersebut terjadi saat Azis Syamsuddin memimpin rapat paripurna pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Senin (5/10/2020).

Dalam rapat tersebut, Azis sempat beradu pendapat dengan anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman.

Namun saat tengah beradu argumen dengan Aziz, mikrofon milik Benny mati.

Matinya mikrofon milik Benny disebutkan diduga karena dimatikan oleh Aziz selaku pimpinan sidang.

Terkait hal tersebut, Azis membantah bila mikrofon milik Benny sengaja dimatikan.

Menurut Aziz, matinya mikrofon Benny karena protokol sidang dimana mikrofon akan mati otomatis setiap lima menit.

"Kalau miknya mati itu di dalam tatib setiap lima menit mik otomatis mati. Diatur di dalam tata tertib disahkan dalam rapat paripurna tanggal 2 April 2020," kata Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Diketahui, pada rapat paripurna kemarin, Benny merasa tidak diberikan hak berbicara.

Sedangkan Aziz menyampaikan bahwa Fraksi Demokrat sudah diberi tiga kali kesempatan berbicara dalam rapat paripurna itu.

Sementara terkait video viral Puan Maharani tertangkap kamera diduga mematikan mikrofon, Aziz turut memberikan keterangan.

Meski Puan tertangkap kamera, Azis membantah dirinya meminta Ketua DPR RI Puan Maharani mematikan mikrofon saat interupsi dari Fraksi Partai Demokrat.

"Saya berbisik kepada Bu Ketua (Puan Maharani) supaya tidak dobel suaranya karena kalau kita ibarat main zoom metting antara laptop satu dan laptop yang lain sama-sama suaranya dibuka kan ?voicenya ganggu. Jadi saya enggak bisa dengar pembicaraan orang," ujarnya.

Aziz kembali menegaskan, bahwa matinya mikrofon tersebut karena sistim otomatis sesuai protab di DPR.