Sikap Tegas Jokowi Kepada Amerika Serikat, Larang Pesawat Milik AS Mendarat di Wilayah Indonesia
pejabat AS membuat beberapa pendekatan "tingkat tinggi" pada Juli dan Agustus kepada menteri pertahanan dan menteri luar negeri Indonesia
TRIBUNKALTIM.CO - Sikap tegas Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) kepada Amerika Serikat baru terungkap.
Jokowi diketahui melarang pesawat milik Amerika Serikat mendarat dan mengisi bahan bakar di wilayah Indonesia.
Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Juli dan Agustus
Indonesia ternyata menolak proposal Amerika Serikat untuk mengizinkan pesawat pengawas maritim P-8 Poseidon mendarat dan mengisi bahan bakar di wilayah Indonesia.
Hal ini dikatakan empat pejabat senior Indonesia yang mengetahui masalah tersebut.
Dikutip dari Reuters, pejabat AS membuat beberapa pendekatan "tingkat tinggi" pada Juli dan Agustus kepada menteri pertahanan dan menteri luar negeri Indonesia sebelum Presiden Indonesia, Joko Widodo, menolak permintaan tersebut.
Baca juga: Ahok Sudah Siapkan Sejumlah Langkah Jika Jadi Presiden RI, Paling Pertama Soal Dosa Masa Lalu
Baca juga: Bukan Login www.depkop.go.id, Ada Cara Resmi Daftar BLT UMKM Rp 2,4 Juta, Cara Mudah, Tunggu SMS BRI
Baca juga: Beredar Surat Pengantar Nikah Sule, Nathalia Holscher Punya Panggilan Baru dari Adik Rizky Febian
Baca juga: Lirik dan Chord Lagu Berharap Tak Berpisah oleh Reza Artamevia, Tetap Hitz Selama 18 Tahun
Perwakilan presiden dan menteri pertahanan Indonesia, kantor pers Departemen Luar Negeri AS dan kedutaan besar AS di Jakarta tidak menanggapi permintaan komentar.
Perwakilan Departemen Pertahanan AS dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga menolak berkomentar.
Proposisi, yang muncul ketika AS dan China meningkatkan persaingan mereka untuk mendapatkan pengaruh di Asia Tenggara, mengejutkan pemerintah Indonesia, kata para pejabat, karena Indonesia memiliki kebijakan netralitas kebijakan luar negeri yang sudah lama ada.
Negara itu tidak pernah mengizinkan militer asing beroperasi di sana.
P-8 memainkan peran sentral dalam mengawasi aktivitas militer China di Laut China Selatan, yang sebagian besar diklaim oleh Beijing sebagai wilayah kedaulatan. Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei memiliki klaim tandingan atas perairan kaya sumber daya tersebut, yang dilalui perdagangan senilai US$ 3 triliun setiap tahun.
Indonesia memiliki hubungan ekonomi dan investasi dengan China.
Namun, tidak ingin memihak dalam konflik dan dikhawatirkan akan meningkatnya ketegangan antara kedua negara adidaya tersebut.
“Kami tidak ingin terjebak oleh persaingan ini,” kata Menteri Luar negeri Indonesia Retno dalam sebuah wawancara di awal September.
Laut China Selatan Memanas
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltim/foto/bank/originals/presiden-jokowi-07.jpg)