Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Aksi politikus PDIP Ribka Tjiptaning menolak vaksin Sinovac masih jadi perbincangan.
Lantaran PDIP merupakan pendukung Pemerintah, dan vaksin Sinovac merupakan program jajaran Jokowi.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun pun menaruh curiga dengan aksi Ribka Tjiptaning yang berlatar belakang dokter, tersebut.
Mantan Komisaris Utama Pelindo I ini menduga ada perang tak terbuka dikalangan Pemerintah dan partai pendukungnya.
Menurut Refly Harun, bisa jadi PDIP tak suka dengan pemilihan vaksin Sinovac.
Hal ini terlihat dari sikap Ribka Tjiptaning.
Baca juga: Live Streaming Trans 7, Tema Mata Najwa Malam Ini, Dikepung Bencana, Mobil Jokowi Terobos Banjir
Baca juga: Kabar Gembira Buat Karyawan, Menaker Beri Bocoran BLT BPJS Termin III Berlanjut, Tapi Ada Syaratnya
Baca juga: Cek Kunci Jawaban Tema 5 Kelas 3 SD Halaman 116 117 119 112, Buku Tematik Pembelajaran 6 Subtema 2
Baca juga: Digeser PDIP di DPR Akibat Tolak Vaksin Sinovac, Ribka Tjiptaning Angkat Suara, Respon Mengejutkan
Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning dirotasi atau dipindah dari komisi IX ke komisi VII.
Pemindahan tersebut menyusul adanya sikap penolakan yang dilakukan Ribka terkait vaksinasi Covid-19.
Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyebut ada tiga pihak yang justru dirugikan atas pemindahan Ribka.
Dilansir dari kanal YouTube pribadinya, Selasa (19/1/2021), Refly Harun mengatakan tiga pihak yang dirugikan tersebut adalah rakyat, Ripka dan PDIP itu sendiri.
"Rugi bagi Ribka Tjiptaning karena expertise kemudian tidak dipakai lagi," ujar Refly Harun.
"Rugi bagi rakyat karena tidak bisa mendapatkan wakil rakyat yang qualified di bidangnya."
"Dan yang ketiga rugi bagi PDIP karena missile, senjata PDIP di fraksi mejadi melemah karena menempatkan orang yang keliru dan mencabut orang yang mempunyai pengalaman di bidang itu," jelasnya.
Refly Harun lantas beranggapan bahwa penolakan dari Ribka tersebut sedikit banyak menggambarkan sikap dari partainya.
Oleh karenanya, ia menduga penolakan yang dilakukan Ribka sejalan dengan PDIP.