News Video

NEWS VIDEO Sempat Tuai Polemik, Presiden Jokowi Akhirnya Teken Perpres soal Industri Miras

Editor: Wahyu Triono

TRIBUNKALTIM.CO - Aturan terkait industri minuman beralkohol telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Perpres.

Dalam aturan ini, pemerintah memutuskan bahwa industri miras dinyatakan sebagai bidang usaha tertutup.

Sebelumnya, aturan ini sempat menuai polemik di kalangan masyarakat hingga sempat dicabut oleh Presiden Jokowi.

Aturan ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Perpres ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 25 Mei 2021.

Baca juga: Surat Kedua Bos Hamas Palestina ke Presiden Jokowi Soal Agresi Israel, Terselip Doa Buat Indonesia

Dikutip dari Kompas.com, Senin (7/6), ada sejumlah ketentuan dalam perpres ini yang diubah.

Termasuk aturan terkait industri miras.

Perpres tentang Bidang Usaha Penanaman Modal menjelaskan bahwa seluruh bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal.

Namun, aturan ini dikecualikan bagi dua bidang usaha.

Pertama, yakni bidang usaha yang tak dapat diusahakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Baca juga: BLAK-BLAKAN Mahfud MD Sebut Koruptor Bersatu Hantam KPK, Tanggung Jawab Bukan Hanya Milik Jokowi

Kedua, industri minuman keras mengandung alkohol (KBLI 11010), industri minuman mengandung alkohol; Anggur (KBLI 11020), dan Industri minuman mengandung malt (KBLI 11031).

Bidang usaha yang dinyatakan tertutup yakni untuk penanaman modal atau bidang usaha yang hanya dilakukan oleh pemerintah pusat.

Bidang usaha yang dimaksud yakni kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tak dapat dilakukan pihak lain.

Sebelumnya, aturan terkait investasi miras memungkinkan gubernur untuk menyampaikan usulannya agar dapat membuka di wilayahnya.

Dijelaskan bahwa syarat untuk usaha minuman beralkohol yakni dilakukan untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Baca juga: KKB Papua Terjepit, Ini Misi Khusus Presiden Jokowi ke TNI-Polri, Kopassus Langsung Turun Tangan

Namun, tak lama setelah itu, pemerintah memutuskan untuk mencabut aturan tersebut.

Keputusan itu disampaikan Presiden Joko Widodo pada Selasa (2/3/2021).

Jokowi menuturkan, keputusan ini diambil setelah menerima masukan dari berbagai organisasi masyarakat keagamaan serta pemerintah daerah.(*)

Ikuti berita lainnya tentang News Video

Ikuti berita lainnya tentang Presiden Jokowi