Berita DPRD Kalimantan Timur

Adanya Aturan Baru, Perubahan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota Perlu Ditinjau Ulang

Editor: Diah Anggraeni
Pejabat struktural dan tenaga ahli saat mengikuti rapat kerja secara virtual dengan BULD DPD RI, Rabu (16/6/2021).

TRIBUNKALTIM.CO - Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) mengadakan rapat kerja secara virtual untuk membahas peraturan daerah (perda) tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Rapat yang dipimpin anggota DPD RI Martin Billa tersebut diikuti secara vitual oleh Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang serta pejabat struktural Sekretariat DPRD Kaltim dan tenaga ahli di ruang rapat pimpinan lantai 2 gedung D, Rabu (16/6/2021).

Baca juga: Serapan Anggaran OPD Pemprov Belum Maksimal, Hasanuddin: SIPPD yang Baru Jadi Penyebabnya

Martin Billa mengatakan bahwa BULD sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI memiliki tugas, di antaranya, untuk merumuskan pemantauan dan evaluasi raperda dan perda.

Maka rapat DPD RI bersama DPRD itu, yakni untuk memberikan masukan yang komprehensif terkait RTRW di provinsi dan kabupaten/kota.

"Rapat ini kita maksudkan untuk mencari masukan yang komprehensif terkait RTRW sebagaimana ketentuan PP Nomor 21 Tahun 2021," ungkapnya.

Tenaga ahli DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Sutarno Wijaya mengatakan dengan adanya rencana pemindahan ibu kota negara ke Kaltim, maka Kaltim telah mempersiapkan dan merancang dari perubahan RTRW provinsi 2016-2036.

"Namun di tengah perjalanan ada UU Cipta Kerja dan lahir PP Nomor 21 Tahun 2021, maka Kaltim perlu untuk menyesuaikan lagi terhadap aturan-aturan yang baru ini," ujarnya.

Baca juga: Optimalkan Fungsi, BK DPRD Kaltim Bakal Lakukan Kunjungan ke DPRD Sulawesi Utara

Senada dengannya, Veridiana mengatakan, terkait perubahan RTRW dengan adanya UU Cipta Kerja maka menimbulkan adanya perubahan-perubahan yang mana perlu untuk ditinjau kembali.

"Perlu ditinjau kembali karena ada perubahan yang signifikan, namun kendala kita dari undang-undang yang baru, kita belum mendapatkan turunan-turunan seperti PP yang mungkin bisa jadi acuan," kata politikus PDI Perjuangan ini. (adv/hms8)