Berita DPRD Kalimantan Timur

BK Kaltim Kunjungi BK Sulawesi Utara, Tukar Pengalaman tentang Peran dan Kinerja Dewan

Editor: Diah Anggraeni
Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Timur saat mengunjungi DPRD Sulawesi Utara, Rabu (23/6/2021). Rombongan diterima langsung oleh Ketua BK DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Sandra Rondonuwu.

TRIBUNKALTIM.CO - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang diketuai oleh Ekti Imanuel menyambangi DPRD Sulawesi Utara, Rabu (23/6/2021).

Kunjungan tersebut dalam rangka bertukar pikiran dan pengalaman mengenai mekanisme penyusunan dan pembentukan tata tertib, kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan, serta strategi meningkatkan kedisiplinan dewan.

Pada pertemuan yang diterima langsung oleh Ketua BK DPRD Sulawesi Utara Sandra Rondonuwu itu, Ekti menanyakan tentang ketaatan anggota dewan dalam mematuhi tata tertib dan kode etik.

"Kita ingin selalu ada perbaikan dan pembenahan setiap tahunnya, terutama dalam meningkatkan kepatuhan dalam menaati tata tertib dan kode etik agar kinerja bisa lebih maksimal," ujarnya.

Baca juga: Kaltim Urutan Kedua Nasional Positif Covid-19, Komisi IV DPRD Segera Panggil Satgas Covid-19

Ia menyebutkan bahwa hal terpenting agar mematuhi aturan itu adalah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mendisiplinkan diri karena dewan sebagai wakil rakyat serta menjadi contoh dan sorotan publik.

Menanggapi hal tersebut, Sandra menuturkan, BK DPRD Sulawesi Utara selalu mengikuti aturan yang berlaku.

Penyusunan aturannya pun diserahkan kepada tata tertib oleh pansus dan kode etik oleh BK.

"Untuk prosedur pengambilan keputusan sebuah masalah, saya selaku ketua BK selalu mengikuti aturan yang berlaku. Seperti pemberhentian salah satu anggota dewan yang telah sesuai aturan tentang pemeriksaan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik," jelasnya.

Baca juga: Sampaikan Keluhan Masyarakat, Komisi IV Sambangi Kantor BPJS Kesehatan Regional VIII Kalimantan 

Selanjutnya, Sandra menyampaikan saat pertama kali dilantik menjadi ketua BK DPRD Sulawesi Utara, pihaknya menggelar workshop yang mengundang seluruh kabupaten/kota guna membahas tentang tugas dan tanggung jawab dari BK.

Materinya meliputi kode etik, hukum, dan tata beracara. (adv)