Ibu Kota Negara

Efek Pemindahan Ibu Kota Negara Bagi Balikpapan, Minat Warga Beli Tanah Meningkat

Penulis: Miftah Aulia Anggraini
Editor: Budi Susilo
Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Haemusri Umar, kondisi tersebut tidak terlepas dari geliat Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, Rabu (7/7/2021). TRIBUNKALTIM.CO/MIFTAH AULIA

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - BPPDRD Kota Balikpapan mencatat penerimaan terbesar sektor pajak jasa terus tergerus sampai saat ini.

Namun, penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) justru menunjukkan tren positif dengan adanya surplus.

Menurut Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Haemusri Umar, kondisi tersebut tidak terlepas dari geliat Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

"Target Rp 85 miliar, sekarang kita sudah dapat 70-80 persen di semester pertama," ungkapnya, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Rancangan Pembangunan Ibu Kota Negara RI di Penajam Kaltim akan Dibagi jadi 4 Zonasi

Haemusri menjelaskan, isu pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur membuat pengalihan nama aset atau bumi bangunan dari pihak tertentu kepada orang lain meningkat.

"Misalnya permintaan tanah cukup besar karena kota ini menjadi penyangga Ibu Kota Negara," kata Haemusri.

Sementara itu, setelah melewati semester pertama 2021, BPPDRD melaporkan hingga akhir Juni lalu.

Adapun realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Balikpapan mencapai Rp 210 miliar. Sementara, target pajak daerah tahun ini sebesar Rp 515 miliar.

Baca juga: Wakil Ketua Umum REI Buka-bukaan Minat Investor Asing Bangun Ibu Kota Negara Baru di Kaltim

"Kami dari BPPDRD akan berupaya bagaimana pendapatan bisa mencapai target. Kami optimis bisa tercapai," ucapnya.

Sebagai strategi BPPDRD akan melakukan berbagai hal. Mulai dari perbaikan data, membangun infrastruktur, dan inovasi.

Halaman
1234