Ibu Kota Negara

4 Hal yang Terjadi di Jakarta Bila Tak Lagi IKN, Kata Anies Soal Nasib Proyek Besar hingga Kemacetan

Editor: Doan Pardede
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakilnya, Achmad Riza Patria, dalam konferensi pers penerapan kembali masa PSBB pada Rabu (9/9/2020).Sedikitnya ada 4 hal yang akan terjadi di Jakarta bila sudah tidak lagi menyandang status Ibu Kota Negara(IKN). Simakjuga kata Anies Baswedan soal nasib proyek-proyek besar dan kemacetan di Jakarta.

Tak hanya itu, seluas 8 hektar lahan perlu disiapkan untuk fasilitas umum dan sosial, 26 hektar untuk alun-alun, bukit bendera dan sumbu, dan 12.000 hunian.

Selanjutnya, 30 kilometer koneksi tol ke Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam), 300 hektar kebun raya dan taman riparian, 44 kilometer jaringan jalan ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), serta 10 hektar sumbu tripraja.

4 yang akan terjadi di Jakarta bila tak lagi menjadi Ibu Kota Negara

Jika benar kegiatan pemerintahan negara tak lagi dipusatkan di Jakarta, dan kota itu tak lagi menjadi ibu kota negara, kira-kira inilah empat hal yang akan terjadi pada Jakarta.

Kehilangan status daerah khusus

Kemungkinan pertama yang pasti akan terjadi adalah Jakarta kehilangan statusnya sebagai daerah khusus yang selama ini dilekatkan di depan namanya, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Hal ini disampaikan oleh pakar hukum tata negara Refly Harun.

“Implikasi hukum jika pemindahan Ibu Kota dilakukan adalah status DKI sebagai daerah khusus ibu kota akan berubah pastinya. Jadi, UU tentang DKI harus diubah karena bukan lagi daerah khusus ibu kota kan," kata Refly, Selasa (30/4/2019),seperti dilansir Kompas.com.

Perubahan penyelenggaraan pemerintah akan terjadi sebagai bentuk konsekuensi hilangnya status DKI dari Jakata.

Jakarta Tidak lagi menjadi ibu kota negara, Jakarta tak ubahnya akan berstatus sama seperti provinsi-provinsi lainnya, misalnya Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan sebagainya.

Halaman
1234