Berita Samarinda Terkini

Pemkot Samarinda Jalin Beberapa Kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri

Penulis: Hanifan Ma'ruf
Editor: Budi Susilo
Walikota Samarinda, Andi Harun menandatangani nota kesepakatan bersama Kejaksaan Negeri Samarinda, di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (7/9/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menandatangani nota kesepakatan bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda, di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (7/9/2021).

Nota kesepakatan yang ditanda tangani walikota Samarinda, Andi Harun dengan kepala Kejaksaan negeri kota Samarinda, Heru Widarmoko itu menyepakati beberapa poin, terkait peningkatan kualitas roda pemerintahan Kota Samarinda.

Dijelaskan oleh Walikota Andi Harun, beberapa poin kesepakatan itu adalah pemberian bantuan layanan hukum di bidang perdata kepada Pemkot Samarinda.

Terkait kepentingan pemkot yang berkaitan dengan hukum.

Baca juga: Kejari Samarinda Panggil 9 Tertunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Termasuk Perusahaan Media

Ada juga terkait pengamanan Kota Samarinda dengan memanfaatkan akses digital milik Pemkot Samarinda.

"Serta penerapan aplikasi SERAP untuk meningkatkan daya penyerapan anggaran oleh pemkot Samarinda," ujar Walikota Andi Harun setelah penandatanganan nota tersebut.

Walikota Andi Harun menyebutkan nota kesepakatan ini adalah perpanjangan dari kerja sama yang telah dijalin antara Pemkot dan Kejari Samarinda yang telah ada sejak pemerintahan sebelumnya.

"Ya, dalam nota kesepakatan yang kita tandatangani kali ini ada beberapa aspek penguatan termasuk uang tadi saya sebutkan," jelas Andi Harun lebih lanjut.

Baca juga: BREAKING NEWS Tersangka Nunggak Setor Pajak Diserahkan ke Kejari Samarinda 

Walikota berharap setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Samarinda dapat menerapkan isi dari nota kesepakatan ini seoptimal mungkin sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

"Dengan adanya nota kesepakatan ini akan memudahkan kedua belah pihak dalam memberi dan menerima bantuan.

"Pertimbangan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara," pungkas Walikota Andi Harun. (*)