Berita Kaltim Terkini

Soal Pemecatan 56 Pegawai KPK, Pakar Hukum Unmul Sebut Presiden Punya Kekuasaan Penuh Ambil Putusan

Akademi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah dalam Webinar CALS Universitas Brawijaya dan PUSaKO FH Universitas Andalas, Minggu (19/9/2021). TANGKAP LAYAR/CALS FH UNIBRAW

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sikap Presiden Joko Widodo tidak merespons pemecatan 56 pegawai KPK membuat jadi perdebatan publik, khususnya terkait alasan presiden tidak meluluskan 56 pegawai tersebut dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Hal tersebut mendapat tanggapan dan kritikan dari akademisi hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah.

Dalam kesempatan Webinar bersama Universitas Brawijaya dan Andalas, pria yang akrab disapa Castro ini mengatakan dalam surat pemecatan nomor 1354 tahun 2021 itu dinilai cacat hukum.

Hal tersebut semakin diperparah ketika presiden mengabaikan temuan Ombudsman dan Komnas HAM terkait pemecatan 56 pegawai KPK tersebut.

Seharusnya Presiden Joko Widodo pun bisa memegang kekuasaan penuh dalam menentukan keputusan berikut dalam pemecatan pegawai KPK tersebut.

Baca juga: Bukan Pelemahan Pemberantasan Korupsi, Alasan Fahri Hamzah Dukung KPK Pecat Novel Baswedan Dkk

Baca juga: Sah, Novel Baswedan Dkk Dipecat dari KPK Per 30 September Ini, Nurul Ghufron Beberkan Alasannya

Baca juga: KPK Percepat Pemecatan Pegawai Tak Lolos Wawasan Kebangsaan? Novel Baswedan Ingatkan Arahan Jokowi

Tapi ia melihat seolah-olah Presiden Joko Widodo lepas tangan terkait pemecatan 56 pegawai KPK tersebut.

Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi.

Dalam undang-undang tersebut menjelaskan pemerintah khususnya Presiden merupakan badan yang memberikan delegasi dapat memberikan kewenangan delegasi.

"Presiden dapat memiliki kewenangan. Saya pikir secara hukum memiliki landasan kuat presiden dapat mengambil langkah tertentu dalam pengangkatan dan pemberhentian ASN," ucap Castro, Minggu (19/9/2021)

Selain itu, ia menilai presiden tidak paham fungsi dalam undang-undang yang ada.

"Bukan berarti presiden tidak menjalankan kewenangan itu. Kedua evaluasi umum seharusnya komando perang melawan korupsi adalah presiden. Terakhir saya menyimpulkan kalau kemudian presiden diam tidak menyelamatkan pegawai KPK sama saja merestui pemecatan itu, kendatipun terbukti syarat kecacatan prosedural," tuturnya.

Baca juga: Tak Lulus TKW, Sejumlah Eks Pegawai KPK Akan Disalurkan ke BUMN

Herdiansyah Hamzah bersama beberapa akademisi hukum di beberapa Universitas menggelar kegiatan yang diadakan Constitutional and Administrative Law Society (CALS) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan PUSaKO FH Universitas Andalas Minggu (19/9/2021) sore. (*)