Berita Nasional Terkini

INI SISI UNIK Yusril Ihza Mahendra yang Digandeng Kubu Moeldoko Gugat AD/ART Partai Demokrat Era AHY

Editor: Doan Pardede
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Yusril Ihza Mahendra. Simak sisi unik Yusril Ihza Mahendra yang digandeng kubu Moeldoko untuk menggugat AD/ART Partai Demokrat di era Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

TRIBUNKALTIM.CO - Inilah sejumlah sisi unik Yusril Ihza Mahendra yang digandeng kubu Moeldoko untuk menggugat AD/ART Partai Demokrat di era Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Advokat Yusril Ihza Mahendra dan Yuri Kemal Fadlullah membenarkan bahwa kantor hukum mereka IHZA&IHZA LAW FIRM SCBD-BALI OFFICE mewakili kepentingan hukum empat orang anggota Partai Demokrat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung.

Judicial Review dimaksud meliputi pengujian formil dan materil terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan Menkumham tanggal 18 Mei 2020.

Oleh karena AD/ART sebuah parpol baru dinyatakan sah dan belaku setelah disahkan Menkumham, maka Termohon dalam perkara pengujian AD/ART Partai Demokrat Menteri Hukum dan HAM.

Baca juga: NEWS VIDEO SBY Dapat Penghargaan Lifetime Achievement dari Partai Demokrat

Baca juga: Soal Wacana Masa Jabatan Presiden Maksimal 3 Periode, Waketum Demokrat Sebut Tak Beralasan

Baca juga: Andi Arief Sebut Ruhut Sitompul Ingin Kudeta Moeldoko, Minta Tolong Demokrat Sampaikan Jokowi

Yusril Ihza Mahendra dan Yuri mengatakan, bahwa langkah menguji formil dan materil AD/ART Parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia.

Moeldoko dan AHY - Cek sisi unik Yusril Ihza Mahendra yang digandeng kubu Moeldoko untuk menggugat AD/ART Partai Demokrat di era Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.t. (Kolase Tribunkaltim.co)

Keduanya mendalilkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menguji AD/ART Parpol karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik.

"Nah, kalau AD/ART Parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya?," kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (23/9/2021), seperti dilansir Tribunnews.com dengan judul Langkah Baru, Kubu Moeldoko Gandeng Yusril Ihza Mahendra Gugat AD/ART Partai Demokrat Era AHY.

Yusril mengatakan bahwa ada kevakuman hukum untuk menyelesaikan persoalan di atas.

Baca juga: AHY Telpon Yansen Tipa Padan saat Pembukaan Musda II Partai Demokrat Kaltara Berlangsung

Mahkamah Partai yang merupakan quasi peradilan internal partai, tidak berwenang menguji AD/ARD.

Begitu juga Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perselisihan internal parpol yang tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai, tidak berwenang menguji AD/ART.

Halaman
1234